Putra, SonyManggala (2012) Strategi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik anggota DPRD (Studi pada DPRD Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kota Malang merupakan salah satu kota yang bisa dikatakan dinamis, sebab tingginya tingkat heterogenitas masyarakat tentunya akan berpengaruh terhadap kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya keadaan ini akan menuntut adanya kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sebagai konstituen perwakilannya dalam pemerintahan. Kepercayaan ini tentunya bisa didapatkan dengan pelaksanaan kinerja anggota yang maksimal, salah satunya melalui penerapan kode etik yang mampu menggambarkan citra anggota dewan di mata publik. Untuk mendukung hal tersebut maka dibentuklah Badan Kehormatan DPRD yang berhubungan dengan masalah kehormatan anggota dewan. Lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik terhadap anggota DPRD dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRD Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan alat-alat tulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme Tata Beracara yang dilakukan oleh BK DPRD Kota Malang cenderung diserahkan kepada fraksi ataupun komisi terkait sehingga menciderai nilai keadilan. Selain itu, mekanisme yang terjadi BK baru bertindak setelah mendapatkan laporan yang tentunya menimbulkan kesan bahwa BK bekerja secara pasif. Selain itu strategi – strategi yang dilakukan BK menggambarkan sebuah polarisasi pengawasan di anggota dewan saja yang otomatis mereduksi peran masyarakat. (2) BK yang secara legitimasi memiliki peranan dalam penegakan kode etik ternyata tidak bisa menghilangkan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan sebab berbedanya tingkat kesadaran yang dimiliki anggota dewan yang ada. BK perlu memahami hakikat permasalahan yang dihadapi, bukan hanya dengan bersikap preventif atau aktif menerima laporan saja namun BK perlu untuk bersikap lebih agresif dengan mengadakan pengawasan yang lebih melekat. Rekomendasi strategi yang bisa dilakukan oleh BK DPRD Kota Malang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah dengan pengikutsertaan masyarakat atau pers sebagai lembaga kode etik sehingga memperkecil subjektivitas anggota BK. Sekali lagi strategi yang paling efektif adalah dengan mendekatkan diri secara intim dengan masyarakat dan para anggota dewan menjadi lebih tertuntut dengan pekerjaan yang mereka emban.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2012/410/051203499 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 10 Dec 2012 13:48 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 07:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115526 |
Preview |
Text
SONY_MANGGALA_PUTRA.pdf Download (7MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |