Delsia, Raessa (2012) Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sudah berjalan beberapa tahun tetapi belum tampak adanya perubahan signifikan dalam bidang penyediaan pelayanan publik, sementara tuntutan masyarakat semakin tinggi. Kualitas pelayanan publik di Indonesia pada saat ini masih dinilai rendah oleh masyarakat penggunanya.Oleh karena itu, keberadaan organisasi pemerintah sangat penting bagi masyarakat dalam menjamin kepentingan masyarakat dengan menyediakan pelayanan publik yang tidak disediakan oleh organisasi swasta dengan baik, profesional dan transparan. Untuk dapat melihat efektivitas kinerja pelayanan publik pada penyelenggaraan pelayanan, khususnya pelayanan perijinan maka peneliti memilih Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pegawai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam memberikan pelayanan serta mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Kota Malang dalam memberikan pelayanan publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskritif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang terkumpul akan melalui reduksi, penyajian data, lalu ditarik kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, kemampuan individu yang terdiri penyelesaian tugas dan disiplin pegawai, proses pelayanan yang terdiri dari persyaratan pelayanan, mekanisme pelayanan, ketepatan waktu, kepastianbiaya yang dihasilkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang sudah dapat meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas walaupun masih ada kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, antara lain terbatasnya jumlah pegawai di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap sosialisasi perijinan. Dari hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan rekomendasi antara lain adanya penambahan tenaga professional di loket-loket pelayanan serta memberikan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat tentang semua hal mengenai perijinan, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2012/189/051201845 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 21 Jun 2012 14:50 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 03:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115291 |
Preview |
Text
Raessa_Delsia_0610313140.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |