Ismiatun (2010) Analisis Proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Mengatasi Masalah Ketertiban Sosial. (Studi Tentang Pelaksanaan Perda DKI Jakarta No 8 Bab VIII Tahun 2007 Tentang Tertib. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Ketertiban sosial merupakan salah satu permasalahan Kota Jakarta yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Selama ini kebijakan yang diterapkan belum bisa mencapai hasil yang optimal. Berbagai jenis kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jakarta, salah satunya adalah kebijakan ketertiban umum yang telah menjadi pilihan pemerintah Kota Jakarta dalam mewujudkan kehidupan kota yang tertib, teratur, nyaman dan tenteram. Hal ini didasarkan pada Perda DKI Jakarta Nomor 8 Bab VIII Tahun 2007 Tentang Tertib Sosial. Berdasarkan temuan dilapangan, bahwa implementasi kebijakan penertiban bagi para penyandang masalah sosial DKI Jakarta belum berjalan dengan baik karena masih terdapat beberapa penyimpangan dari petugas pelaksana serta belum adanya dukungan penuh dari masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kota Jakarta dalam upaya menertibkan para penyandang masalah sosial yang sering beroperasi dijalanan dan tempat-tempat umum di wilayah Kota Jakarta. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan citra yang baik untuk Ibu Kota Negara. Sejalan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang bersumber dari Dinas Sosial Kota Jakarta, serta data sekunder yang bersumber kajian ilmiah, media massa, dan kepustakaan yang ada pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan ketertiban sosial DKI Jakarta yang dilaksanakan pemerintah provinsi DKI Jakarta terhadap para penyandang masalah sosial bisa dikatakan belum berhasil secara sempurna, salah satu yang menjadi tolak ukurnya adalah kuantitas para penyandang masalah sosial DKI Jakarta yang masih leluasa beroperasi dijalanan dan tempat umum. Sebaiknya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat Kota Jakarta antara Pemerintah Provinsi, Dinas-dinas yang terkait serta perwakilam dari kalanga masyarakat untuk melakukan sebuah musyawarah dalam rangka merumuskan kebijakan yang bersifat win-win solution, sehingga harapannya akan lebih meminimalisir penolakan-penolakan dalam implementsi dan eksekusinya
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2010/99/051000598 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 17 Mar 2010 11:19 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 15:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114707 |
Preview |
Text
051000598.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |