Proses Perubahan Peran MUI Dalam Kebijalan Publik di Indonesia.

RizkaMaghfur (2009) Proses Perubahan Peran MUI Dalam Kebijalan Publik di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar Reformasi Indonesia tahun 1998 telah menciptakan sebuah ruang politik "kosong" hal ini mengakibatkan hampir seluruh elemen sosial-politik berusaha untuk menyuarakan tuntutan-tuntutannya serta berusaha mendapatkan peran baru. Organisasi seperti MUI tidak dapat mengelak dari kondisi seperti ini. Akan tetapi karena sifat alami yang selama ini diletakkan pada MUI adalah apolitis , maka kekuatan yang paling siap dalam situasi ini adalah individu atau organisasi yang telah memiliki modal politik sebelumnya. Oleh karena itu perlu diadakan suatu perubahan di MUI supaya MUI mendapatkan Peran Baru tersebut, perkembangan lebih lanjut MUI pasca jatuhnya Orde Baru ternyata lebih kritis terhadap kinerja pemerintahan bahkan tidak sedikit dari keputusan-keputusan MUI yang dijadikan kebijakan oleh Pemerintah, seperti UU Anti Pornografi dan Pornoaksi, UU Perbankan Syariah, SKB 3 Menteri pembubaran Ahmadiah, dan masih banyak yang lain. Fenomena-fenomena ini menunjukkan MUI mulai menggeser peran yang dulu hanya sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah berusaha menjadi Aktor dalam setiap kebijakan publik di Indonesia terutama yang berhubungan dengan umat Islam. Fokus dari Penelitian ini adalah bagaimana proses perubahan peran MUI dalam kebijakan publik di Indonesia dan Usaha Apakah yang dilakukan oleh MUI dalam upaya merubah peran mereka di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perubahan peran MUI dalam kebijakan publik di Indonesia. Lokasi penelitian ini adalah di MUI Pusat di Jl. Proklamasi No.51 Menteng, Jakarta Pusat. Pertimbangan lokasi penelitian ini karena fenomena-fenomena perubahan peran terjadi di MUI Pusat, bukan terjadi di daerah. MUI daerah seakan hanya terkena dampak dari kejadian di MUI Pusat, didasarkan fenomena inilah lokasi penelitian kami pilih berada di wilayah Jakarta dan bersitus di MUI Pusat. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik Studi kepustakaan, Dokumentasi dan Wawancara. Analisis data menggunakan analisa data kualitatif model Miles & Huberman. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Perubahan peran MUI dimulai dari masuknya DDII dalam kepengurusan MUI tahun 1995. Posisi DDII semakin kuat dengan masuknya kelompok Muslim Radikal ke Dalam MUI tahun 1998 melalui pintu FUI. Perubahan yang terjadi di MUI, membuat MUI menjadi semakin kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kebijakan pemerintah pun dalam berbagai hal terutama yang berhubungan dengan umat Islam selalu meminta nasehat dari MUI, dengan kata lain MUI mencoba merubah peran yang dulunya hanya di jadikan sebagai alat legitimasi kebijakan Orde Baru Menjadi Aktor dalam setiap kebijakan publik di Indonesia. Oleh karena itu penulis menyarankan Untuk Pemerintah supaya membatasi gerak dari Islam garis keras yang berada di MUI karena apabila di teruskan tanpa ada control dari pemerintah akan membahayakan bagi toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia, Selain itu ideology yang mereka usung bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk MUI kedepannya harus lebih memperhatikan realitas sosial, karena tidak jarang fatwa MUI tidak didukung sepenuhnya oleh umat Islam atau bahkan menimbulkan konflik. MUI harus memperhatikan kemajemukan umat Islam di Indonesia Jika hal ini tidak diperhatikan, maka fatwa yang dikeluarkan MUI kurang efektif dan mengurangi wibawa sebagai lembaga ulama. Untuk Masyarakat harus waspada dengan perubahan peran MUI yang ternyata banyak dipengaruhi oleh kalangan islam garis keras, masyarakat juga harus melakukan control terhadap MUI seiring penetrasi kaum Muslim garis keras di MUI yang menembus semakin dalam ke masyarakat.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FIA/2010/471/051000796
Subjects:	300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	17 Mar 2010 12:46
Last Modified:	21 Oct 2021 14:16
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114620

Preview

Text 051000796.pdf Download (3MB) | Preview

Actions (login required)

View Item