Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Wanprestasi Bank Dalam Take Over Kredit (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/Pn.Mtp

Susanto, Cindy Olivia (2018) Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Wanprestasi Bank Dalam Take Over Kredit (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/Pn.Mtp. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Posisi Kasus pada Perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp tentang wanprestasi dalam pengambilalihan (take over) kredit antara Hendri (penggugat) melawan PT Bank Danamon (tergugat) terjadi karena tergugat (Bank Danamon) melakukan pengambil alihan kredit milik penggugat yang semula berada di Bank Mandiri yang sekarang berada pada Bank Danamon (Tergugat). Perkara ini menimbulkan kerugian bagi nasabah bank dalam menggunakan fasilitas take over kredit. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Wanprestasi Bank Dalam Take Over Kredit. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif dan metode deduktif sehingga dapat dituangkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim memenangkan Tergugat wanprestasi dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp terkait Bank dalam take over kredit terdapat ketidak adilan dimana hakim memenangkan tergugat wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi nasabahnya. Hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak memperhatikan Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bila dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Bank Danamon wajib memberikan ganti rugi kepada Nasabah Hendri karena tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati dan diatur oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bentuk Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah perbankan ada dua yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bagi nasabah dari wanprestasi bank dalam take over kredit berdasarkan KUH Perdata, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, berdasarkan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan hukum represif bagi nasabah dari wanprestasi bank dalam take over kredit yaitu dengan adanya sanksi penggantian rugi yang telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan juga di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

English Abstract

The Case position in Case Number 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp concerning the default in credit take over between Hendri (the accuser) and PT Bank Danamon (the defendant) occurs since the defendant (Bank Danamon) is taking over accuser’s credit which is originally in Bank Mandiri and now the credit is in Bank Danamon (Defendant). However, this case causing loss for bank customers in using the facility of credit take over. In addition, based on the explanation above, this research analyzes The Legal Protection on Bank Customer from The Default in Credit Take Over. To answer the problem, the researcher uses juridical-normative approach by referring to the legislations, case and analytical approach. The obtained research materials are analyzed by using qualitative and deductive method to make it more systematic to answer the research problem. From the analysis result, it can be concluded that The Judge’s Consideration to prevail Default’s defendant in Case Number 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp is not fair and causing loss for the customer. In the consideration, the judge does not notice Customer Protection Act and Financial Service Authority Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Customer Protection in Financial Service Sector. If it is related to notice Customer Protection Act and Financial Service Authority Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Customer Protection in Financial Service Sector, Bank Danamon must provide a compensation to Hendri since they do not conduct the agreement by Customer Protection Act and Financial Service Authority Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Customer Protection in Financial Service Sector. There are two types of provided Legal Protection for the bank customers those are preventive and repressive. The preventive legal protection for the bank customer from bank default in credit take over is based on Civil Code, Financial Service Authority Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Customer Protection in Financial Service Sector , and Customer Protection Act.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/216/051804271
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law > 346.077 Debtor and creditor
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Sugeng Moelyono
Date Deposited: 06 Jun 2018 03:21
Last Modified: 23 Oct 2021 04:38
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11460
[thumbnail of BAB II.pdf]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (144kB) | Preview
[thumbnail of BAB III.pdf]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (104kB) | Preview
[thumbnail of BAB IV.pdf]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (200kB) | Preview
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (134kB) | Preview
[thumbnail of BAB V.pdf]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (91kB) | Preview
[thumbnail of BAGIAN DEPAN.pdf]
Preview
Text
BAGIAN DEPAN.pdf

Download (244kB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (92kB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item