AdistyaCahyani (2010) Pelaksanaan Pengadaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah : Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Bidang Pengembangan Kepegawaian Kabupaten Tulungagung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbaru tidak lagi dominan menerapkan sistem sentralisasi, melainkan desentralisasi dengan memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada umumnya daerah memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan bahkan sangat potensial untuk menjadikan daerah yang lebih maju dan dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Proses pengadaan adalah salah satu dari pelaksanaan yang dilakukan daerah setelah adanya otonomi daerah untuk mendapatkan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang lowong. Dengan adanya syarat-syarat yang ditentukan untuk mengikuti seleksi CPNS mulai dari perencanaan, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS, sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Dari situlah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah" Berlatar pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang diharapkan adalah untuk mengetahui pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah khususnya proses pengadaan CPNS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Sekaligus untuk mengetahui hasil dari proses pengadaan dari awal sampai dengan penempatandan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses pengadaan. Adapun metode yang digunakan adalah metode peneletian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang berarti memberikan gambaran secara sistemetis, faktual dan akurat tentang pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Untuk diambil kesimpulan yang dapat digeneralisasikan sedangkan analis yang dipakai menggunakan model interaktif yang berarti kegiatan analisis merupakan proses proses, siklus dan interaktif yang berarti kegiatan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, hasil penelitian yang dilakukan bahwa setelah otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung mampu mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan mengedepankan Manajemen Sumber Daya Aparatur yang baik, berwawasan luas, dan lebih mengutamakan kerjasama untuk mewujudkan organisasi yang lebih maju. Akan tetapi tidak semua hal dapat dilakukan oleh daerah, ada beberapa hal yang masih melibatkan pusat. Proses pengadaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalami kendala misalnya, dalam penetuan kebutuhan tenaga kerja, meskipun demikian dengan di dukung sumber daya apartur yang berkwalitas dan dengan kerjasama yang baik antar panitia, maka dapat memperoleh CPNS yang berkwalitas pula. Dan proses pengadaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
English Abstract
During recent regional government coordination there is no longer centralization system, rather it is using decentralization system by giving some authority into consideration of regional government and no longer become the authority of central government. After the existence of regional autonomy, therefore regional could arrange and manage regional domestic affair in state covering all government authority except several affair which still hold by central government. Therefore, in order to implement broad, riil and accountable regional autonomy, it would necessarily need qualified human resources. Basically regional area has adequate natural resources and highly potential to advance and enabling it in accomplishing its objectives. Provisioning process is one provision which is done by regional government after the existence of regional autonomy in order to gain labor to fill vacant position. By several requirements determined to follow CPNS selection, started from planning, applying, selecting, appointing CPNS until PNS appointment. From here, author is interested in conducting a study entitled "Implementation of Regional Official Apparatus Resource Management within Regional Autonomy Framework". Having that background above, expected objective would be to found out the implementation of regional official apparatus resource management within regional autonomy framework particularly in CPNS provisioning process done by government of Tulungagung regency. Also to found out about the result of provisioning process from the beginning until placement and to found out about some factor which become obstacles during the provisioning process. Method used in this study is method using qualitative approach with descriptive type of study. It means that the study should illustrate systematically, factual and precise about the implementation of regional official apparatus resource management within regional autonomy framework. To withdraw any conclusion in general while analysis used in this study is using interactive model, it means that analysis activities is a process, cycle and interactive process which means reduction, data presentation and conclusion withdrawal. Within this study, result showed that after the existence of regional autonomy government of Tulungagung Regency is able to manage local interest according community aspiration, in accord with the legislature. By having apparatus resource management, with broad knowledge and prioritizing cooperation in order to create more advance organization. However, not all things can be done by regional government, there are several matters still involving central government’s role. Provisioning process done by government of Tulungagung regency has several obstacles, such as, determining labor needs, however if being supported by qualified apparatus resource and good cooperation among committee, therefore it will collect qualified CPNS. And provisioning process will be able to be conducted according as plans.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2010/445/051003823 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 11 Jan 2011 09:50 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 08:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114589 |
Preview |
Text
051003823.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |