YulianHasanati (2010) Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjembatani Kebijakan Top Down Dan Bottom Up Pada Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Ngawi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2007. Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Dalam mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Pusat dan masyarakat memerlukan peran dari Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan PNPM Mandiri di daerah, diperlukan adanya penyesuaian kebijakan dengan kemampuan daerah serta kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai instansi terdekat dengan masyarakat, harusnya mampu mengkoordinir masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan ini. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan daerahnya. Yang diinginkan dari daerah adalah pembangunan daerah yang bukanlah semata-mata duplikasi dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah juga bukan hanya merupakan bentuk yang lebih kecil dari rencana pembangunan nasional. Dengan adanya kebijakan PNPM Mandiri dari pemerintah pusat, daerah diharapkan tidak hanya terpaku pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ada. Pemerintah daerah berkewajiban membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Ngawi, serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dalam menjembatani kebutuhan masyarakat Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisa data dengan model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1992) yang terbagi dalam tahap reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa proses formulasi kebijakan PNPM Mandiri di tingkat daerah adalah tidak ada. Perumusan kebijakan dilakukan di tingkat pusat, dengan hasilnya berupa pedoman umum (pendum), petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Pada proses implementasi PNPM Mandiri di daerah, pendum, juklak dan juknis tersebut tidak dapat diganti atau disesuaikan dengan kemampuan yang ada di daerah. Maka dari itu peran Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi hanya sebagai fasilitator kegiatan serta berkewajiban untuk menyiapkan dana pendamping kegiatan. Dalam asumsi peneliti, pemerintah daerah tidak bisa mempergunakan otonomi daerah seluas-luasnya. Proses pemenuhan kebutuhan daerah masih terbatasi oleh kebijakan dari pusat. Maka diharapkan untuk kedepannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama membuat suatu kebijakan yang bersifat win-win solution.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2010/418/051003551 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 18 Jan 2011 11:25 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 08:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114562 |
Preview |
Text
051003551.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |