LelyAndhesRegasari (2010) Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik : Studi Pada Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
99 Hal + xv Penelitian ini dilakukan karena maraknya pemekaran wilayah yang terjadi sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan serta kepentingan masyarakat, mendorong pemerintah daeraha untuk dapat memeberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pada saat ini ialah dengan melakukan pemekaran wilayah. Dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan perekonomian masyarakat serta adanya otonomi yang luas yang dimiliki oleh daerah yang baru. Sejauh mana daerah dapat memenuhi syarat pemekaran wilayah serta dampak apa saja yang ditimbulkan oleh pelaksanaan pemekaran wilayah dalam usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi masalah yang akan dibahas. Dari hasil penelitian terhadap pemekaran wilayah yang dilakukan Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dapat diketahui bahwa dalam upaya pemekaran wilayah haruslah dapat memenuhi persyaratan yang antara lain adalah: luas wilayah, jumlah penduduk, bagian wilayah kerja, perangkat, serta sarana dan prasarana umum. Dengan terpenuhinya syarat tersebut suatu daerah baru dapat melakukan proses pemekaran wilayah melalui tahap-tahap yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Serta Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Adanya pemekaran wilayah memeberikan otonomi yang utuh kepada daerah yang baru, sehingga daerah dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. Hal tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya sehingga secara signifikan akan dapat meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan, kinerja pemerintah daeraha dapat diukur dari aspek sebagai berikut : tranparansi dalam menjalankan pemerintahan, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaa hak, keseimbangn hak dan kewajiban. Adapun masalah yang ditemui dalam pemekaran wilayah antara lain kepentingan elite politik serta adanya undang-undang maupun peraturan yang kurang tegas dalam mengatur pelaksanaan pemekaran wilayah, sehingga pemekaran wilayah hanya dianggap membebani keuangan negara.
English Abstract
Research is conducted because the regional extension issue is widely recognized as the effort to improve public service quality. The increasing public demand and public interest to this issue has forced the local government to provide better service to the public. One governmental step to answer this issue is by regional extension. This solution seems able to meet the public demand, to improve public service quality, to empower community economic, and to provide wide autonomy for the new local government. Problem of research is that how far is the region meeting the criteria for regional extension and what impact is given by regional extension on the government effort to improve public service. Result of research indicates that the regional extension effort has considered the criteria of regional extension, such as the region width, number of population, operational region, officer, and public structure and infrastructure. If these criteria are met, the certain region is said as eligible for regional extension through stages as written in Act No.32 of 2004 on Local Government, as explained further in Government Regulation No.72 of 2005 on Village and in Internal Affair Minister‟s Decree No.28 of 2006. Regional extension will give comprehensive autonomy for the new region such that it can meet the public demand based on the local potential. The significantly fulfilled public demand may improve the service given to the public. The improvement of the government‟s service quality is measured from several aspects such as governing transparence, accountability, conditionality, participation, right equality, right balance, and obligation. Regional extension, however, cannot escape from the limits. These involve the political elite‟s interest and the weak law and order in which all of them influence the management of regional extension. These also cause the greater burden against national budget.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2010/398/051003334 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 29 Oct 2010 13:54 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 08:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114542 |
Preview |
Text
051003334.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |