EnggarPrayoga (2010) Akuntabilitas Administrasi dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan : studi pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Banyaknya keluhan masyarakat kepada pelayanan perizinan terhadap rumitnya jalur birokrasi serta sering lambannya penerbitan produk perizinan selain itu pengesampingan akuntabilitas administratif yang dalam hal ini adalah laporan akuntabilitas kinerja pada banyak instansi adalah hal yang mendasari penelitian ini. Untuk itu terwujudnya akuntabilitas dalam suatu instansi adalah hal yang penting untuk dicapai. Akuntabilitas administratif yang merupakan salah satu jenis akuntabilitas dan kurang lebih dapat daartikan sebagai pertanggungjawaban yang dimulai dan pusat sampai ke unit-unit di bawahnya. Untuk membatasi hubungan yang bersifat hirarki internal agar lebih jelas, maka dapat dinyatakan melalui aturan-aturan organisasi yang formal ataupun dalam bentuk jaringan yang informal. Terwujudnya akuntabilitas dalam suatu instansi adalah dengan terselenggara dengan baiknya rencana – rencana strategis yang telah ditentukan pada awal suatu masa (yang biasanya dalam awal tahun), dan sistem kontrol dari rencana strategis itu adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi, karena disitu memuat capaian – capaian kerja sehingga dapat dijadikan acuan untuk peningkatan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitif, sesuai dengan pendekatan metode yang digunakan yang dianalisa adalah pengukuran akuntabilitas administraif serta pelayanan publik yang dilakukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang serta hubungan keduanya. Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Malang telah melaksanakan akuntabilitas administratif tersebut, sebagai instansi pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan perizinan merupakan pintu pertama daripada investor yang akan masuk dan juga salah satu pengambil keputusan dalam pembangunan Kabupaten Malang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan pembangunan. Pelayanan publik dengan strandar yang tinggi dan baik serta sesuai dengan standart operational procedure adalah keinginan masyarakat. UPTP menjawab tantangan tersebut dengan mengoptimalkan hasil laporan akuntabilitas sebagai tolak ukur keberhasilan program yang telah dilakukan selama satu tahundan peningkatan pelayananpun terlaksana. Dalam hal kualitas pelayanan UPTP dapat dikatrakan memenuhi kriteria yang telah dilakukan yaitu adnya unsur kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian juga keamanan keterbukaan, efisiaensi, ekonomis dan pemerataan.Yang perlu dioptimalkan adalah penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan sehingga masyarakat mengetahui dan berperan aktif selain itu penningkatan kedekatan dengan masyarakat agar akses masyarakat bertambah dekat dengan sektorisasi penempatan kantor unit.
English Abstract
Research takes account some issues as the background. These issues are related to public complaint against permit service such as the complicated bureaucracy path, slow permit release, and the avoidance of administrative accountability in form of performance accountability report. The institutional accountability, therefore, is a something important to achieve. Administrative accountability remains as a kind of accountability. It is more or less defined as a responsibility from the center to the units below. The limitation of internal hierarchic relationship can be dealt through formal or informal organization rules. The top most priority, therefore, is given to the highest level, then going through the lower. The intensive supervision seems also important to ensure the compliance of officers to the rules. The institutional accountability can be established by providing strategic plans that may be prepared in certain period (usually in the beginning of the year). A control system for the strategic plans is the institutional performance accountability report because the report is containing some work achievements which are providing guide for public service improvement. Research uses qualitative data analysis. The data analyzed are the measurement of administrative accountability and public service conducted by Permit Integrated Service Unit of Malang Regency, and the relationship of both attributes. Integrated Service Unit of Malang Regency has actually conducted this administrative accountability. It is functioning as the government institution with close relationship to the public. Permit is the first door for the investor. Permit is also becomes a tool of decision making for Malang Regency development and for giving great contribution to the development. Public service with high favorable standard and based on standard operational procedure is just what is expected by public. UPTP can answer this issue by optimizing the result of accountability report as the program success yardstick for certain year and as the evidence of the service improvement. In term of quality, UPTP may be said as meeting the criteria such as simplicity, clarity and assurance, security, openness, efficiency, economic and equality. What is supposed to be optimized is the use of information technology in the reporting system such that the public is able to understand and to take active role to improve public participation. It is, therefore, by giving public an access, the public is feeling close with the sector positioning of unit office.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2010/394/051003330 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 28 Oct 2010 10:54 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 08:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114539 |
Preview |
Text
051003342.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |