Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sektor Ekonomi : Studi dalam wilayah pemerintah daerah Nganjuk

ArisWahyuIstanto (2010) Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sektor Ekonomi : Studi dalam wilayah pemerintah daerah Nganjuk. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Globalisasi telah mendorong usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran institusi negara adalah memberikan pondasi kebijakan yang baik. Dalam negara Indonesia, tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial. Kegiatannya meliputi 4 aspek yaitu Rehabilitasi sosial, Jaminan sosial, Pemberdayaan sosial dan Perlindungan sosial. Pada penelitian mengarah pada aspek pemberdayaan masyarakat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di bidang ekonomi. Sedangkan implementasi peneltian PNPM mandiri terletak pada Program Pengembangan Kecamatan. Sehingga dapat memberikan inovasi kebijakan untuk pengembangan program PPK ke dalam PNPM Mandiri pedesaan. Letak penetian pada Kabupaten Nganjuk mengacu pada dua sampel kecamatan yaitu sawahan dan wilangan; Implementasinya sebagai berikut : Kecamatan wilangan telah melaksanakan program PPK yaitu : Simpan Pinjam Perempuan, Usaha Ekonomi Produktif dan Pembangunan Sarana dan Prasarana. Berdasarkan analisa kebijakan top-down mengungkapkan bahwa komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan terkoordinasi dengan baik. Hal ini terbukti dari banyaknya proposal SPP yang telah diimplementasikan. Namun, dalam faktor UEP masih perlu ditingkatkan dengan mengeksplorasi potensi sumberdaya. Sedangkan sarana dan prasarana telah dimanfaatkan dengan baik. Disisi lain, pada aspek analisa bottom-up telah berjalan sesuai dengan prakarsa masyarakat sendiri melalui kebijakan pemberdayaan yang ada. Pada faktor pemberdayaan yang perlu ditingkatkan adalah pendayaan yaitu penguatan dalam aspek kompetensi masyarakat. Kecamatan Sawahan telah melaksanakan program PPK. Analisa kebijakan top-down dan bottom up hampir sama dengan kecamatan wilangan namun potensi Desa yang belum dimanfaatkan sangat banyak. Hal itu disebabkan adanya topografi dan luas wilayah yang strategis dalam pemberdayaan. Beberapa pemanfatan potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan adalah mengelola kedelai dijadikan susu. Hal itu dilakukan dengan proses sederhana namun dapat menjaddi UKM yang profesional. Serta pemanfatan teknologi mesin; salah satunya vacuum frying pengering buah untuk membuat keripik.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2010/370/051002967
Subjects: 300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 03 Nov 2010 09:49
Last Modified: 21 Oct 2021 08:16
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114513
[thumbnail of 051002967.pdf]
Preview
Text
051002967.pdf

Download (3MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item