EkaMarthasari, (2009) Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan : studi kasus pada Persiapan Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Era otonomi daerah telah mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yana berakibat lahirnya berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan ditindaklanjuti dengan dikeluarkanya peraturan daerah. Peraturan Daerah Kota Batu No. 4 Tahun 2007 merupakan produk hukum yang berfungsi untuk mengatur proses perubahan status desa menjadi kelurahan. Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Proses perubahan status desa menjadi kelurahan akan menimbulkan berbagai implikasi baik di bidang keuangan desa, kelembagaan desa, status kepegawaian perangkat desa, dan mekanisme koordinasi pemerintah desa. Diperlukan suatu persiapan yang tersistematis dan terorganisir dalam malaksanakan proses perubahan status desa menjadi kelurahan tanpa mengesampingkan faktor-faktor yang dapat menghambat proses perubahan status desa menjadi kelurahan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Batu, tepatnya di Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo. Alas an daerah tersebut menjadi tempat penelitian adalah dikarenakan saat ini Desa Dadaprejo adalah salah satu desa yang sedang melakukan proses perubahan status desa menjadi kelurahan. Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui persiapan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan implikasi normatif dengan adanya proses perubahan status serta faktor-faktor yang menghambat proses perubahan status desa menjadi kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Dadaprejo terkait dengan proses perubahan status desa menjadi kelurahan. Pembentukan tim panitia proses perubahan status terbentuk dengan tujuan untuk memudahkan sosialisasi kepada penduduk desa. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menggalang persetujuan penduduk desa untuk berubah status menjadi kelurahan Dadaprejo. Dalam proses perubahan status ini terdapat pergeseran kepemilikan tanah kas desa, yang pada awalnya tanah kas desa ditujukan sebagai bentuk kompensasi perangkat desa, yang telah dialih fungsikan sebagai kepentingan umum. Implikasi normatif adanya proses perubahan status dari desa menjadi kelurahan adalah perubahan pada beberapa aspek, yaitu : aspek keuangan desa nantinya akan diatur oleh Pemerintah Kota Batu dengan berdasarkan pada peraturan, aspek kelembagaan desa yang akan mengikuti struktur kelurahan, aspek status kepegawaian perangkat desa yang akan berubah statusnya menjadi PNS dengan tetap memperhatikan usulan penduduk desa. Dari kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah dalam pengangkatan perangkat desa yang berstatus PNS harus dipilih pegawai yang mengerti akan keadaan desa, mengingat pemerintah Kota Batu memberikan kesempatan kepada penduduk Desa Dadaprejo untuk memilih sendiri pegawai pemerintahan desa.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/52/050900591 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 05 Mar 2009 09:50 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 06:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114368 |
Preview |
Text
050900591.pdf Download (13MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |