WidyasAsriRupawanti, (2009) Pemberdayaan Perempuan Dalam APBD (Kajian Atas Alokasi APBD Untuk Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Persoalan gender dalam dua dasawarsa ini semakin sering diperbincangkan baik dalam diskusi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ataupun aktivis gerakan feminis. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, tidak luput dari adanya persoalan yang terkait dengan permasalahan gender. Perempuan masih dianggap sebagai obyek dalam pembangunan, yang kedudukannya masih bersifat subordinatif terhadap laki-laki. Namun demikian, Pemerintah telah memiliki komitmen dalam penyetaraan gender. Pemerintah telah memiliki komitmen untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah Pusat memandang perlunya melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh pembangunan sosial dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional, dimana pembiayaan program-program yang terkait dengan pengarusutamaan gender yang berasal dari APBN dan APBD untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Pembiayaan pembangunan untuk pengarusutamaan gender ini lebih jelas diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003 tersebut, maka 5% dari total APBD yang ada harus dialokasikan untuk penyerapan dan pelaksanaan aspirasi, kebutuhan dan pemecahan permasalahan masyarakat, yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Sekaligus juga penyediaan perangkat dan keahlian bagi personal dinas dan instansi, untuk penerapan pengarusutamaan gender itu sendiri di dalam menjalankan fungsi tugas dan pengabdiannya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah program-program pengarusutamaan gender yang telah dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam APBD Kabupaten Malang selama tiga tahun anggaran yakni tahun 2005-2007 beserta pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam menjalankan program-program pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang, melihat pencapaian alokasi dana APBD selama tahun 2005-2007 untuk kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang dibandingkan dengan peraturan Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003 dimana disebutkan bahwa alokasi minimum APBD untuk program pengarusutamaan gender adalah 5%, dan faktor-faktor penghambat dalam pengalokasian APBD untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang, yang terdiri dari faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Malang melalui kegiatan pengarusutamaan gender berupaya keras untuk mengatasi berbagai macam permasalahan perempuan dengan harapan permasalahan perempuan dapat teratasi secara bertahap, selain itu juga memberikan program-program yang bersifat pelatihan, dan pembinaan bagi kaum perempuan akan pentingnya hak-hak mereka yang didasari oleh perundang-undangan mengingat di Kabupaten Malang tingkat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih cukup besar. Secara garis besar pelaksanaan program pengarusutamaan gender pada tahun 2005 terfokus pada memperkenalkan program pemberdayaan perempuan kepada instansi-instansi terkait, serta melakukan pembinaan riil bagi perempuan di wilayah minus khususnya Malang Selatan untuk mampu dan mandiri dalam mengelola ekonomi keluarga dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup Program Sosialisasi Gender, Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita, Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia, Pelatihan dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), dan Fasilitasi Terhadap Perempuan dan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Pada tahun 2006 kegiatan pengarusutamaan gender terfokus pada pemantapan pemberdayaan perempuan ditambah dengan Implementasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumh Tangga dan Pengarusutamaan Gender melalui advokasi dan pendampingan agar Undang-undang tersebut tidak disalah persepsikan. Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia, Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL), Pemutakhiran Data dan Profil Gender, Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita (P2W-KSS), Sosialisasi Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak, serta Advokasi Pendampingan Korban Traffickig dan KDRT pada Perempuan dan Anak. Sedangkan pada tahun 2007, kegiatan pengarusutamaan gender terfokus pada pemberdayaan perempuan korban KDRT secara ekonomis, yakni adanya bimbingan manajemen bagi perempuan dalam rangka mengelola usaha, bidang ekonomi produktif, sehingga dapat bermanfaat bagi penyembuhan fisik dan mental dari para korban KDRT tersebut. Kegiatan-kegiatannya terdiri dari Program Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender bagi Perempuan, Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan, Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera, Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola usaha, dan Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Poduktif Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dan teralokasi oleh APBD tahun 2005-2007 untuk pengarusutamaan gender, maka peneliti menyimpulkan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Malang sebagai dasar dalam melaksanakan pengarusutamaan gender tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan WID (Women In Development) , dengan dasar pemikiran prinsip egalitarian dimana kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sejajar dan seharusnya kaum perempuan dapat bersaing dan sejajar dengan laki-lak dalam sektor apapun. Namun, pada kenyataannya di sektor publik partisipasi kaum perempuan kurang karena terdominasi oleh kaum laki-laki, maka dari itu kabupaten Malang membuat program yang sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pendekatan WID, yakni program-program dari sektor produksi yang mampu menghasilkan pendapatan bagi perempuan yang mana pada akhirnya hal ini dapat dijadikan modal bagi kaum perempuan untuk masuk ke sektor-sektor publik. Pencapaian alokasi APBD untuk kegiatan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang selama tahun 2005 sampai tahun 2007 cenderung mengalami kenaikan, namun masih jauh di bawah standart minimum 5% dari APBD. Secara garis besar pada tahun 2005, realisasi alokasi APBD untuk kegiatan pengarusutamaan gender sebesar Rp. 485.881.700,- dengan presentase sebesar 0,05%. Pada tahun 2006, realisasi dana alokasi APBD untuk pengarusutamaan gender mengalami kenaikan menjadi Rp. 993.120.000,- dengan presentase 0,09%. Sedangkan pada tahun 2007, realisasi alokasi APBD untuk pengarusutamaan gender sedikit menurun yakni Rp. 944.525.000,- dengan presentase 0,07%. Melihat dari data yang diperoleh presentase tersebut jangat jauh dari presentase minimum yang seharusnya yakni 5% dari APBD. Namun demikian, Pemerintah Pusat dalam rangka membantu pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang telah mengalokasikan program-program pengarusutamaan gender yang didanai dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/49/050900588 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 04 Mar 2009 10:40 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 06:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114355 |
Preview |
Text
050900588.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |