DarmawanTriPrawatya (2010) Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pelayanan prima yaitu suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kep Men Pan No. 81/1993). Setelah diterbitkan surat Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayan Publik, maka Kepmenpan No. 81/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut KepMenPan No. 63 tahun 2003 istilah yang semula pelayanan prima diganti dengan pelayanan publik yang memiliki definisi sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makna pelayanan publik adalah memberikan kepuasan bagi penerima pelayanan, senantiasa dekat dengan penerima pelayanan dan memberikan kesan menyenangkan bagi penerima pelayanan. Sedangkan tujuan pelayanan publik adalah memuaskan dan atau memenuhi keinginan atau harapan penerima pelayanan. Mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan atau keinginan penerima pelayanan dengan kenyataan yang mereka terima. Pelayanan merupakan kegiatan/keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen/ customer yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Dalam pelayanan publik, yang disebut pelayanan konsumen adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau petugas dari organisasi pemberi layanan. Dalam pengertian ini terkandung adanya suatu kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa. Upaya pemenuhan kebutuhan itu dilakukan melalui tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan perubahan cara pandang tersebut maka sudah seharusnya setiap aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat memiliki kemampuan berhubungan dengan publiknya secara timbal balik. Sejalan juga dengan fungsinya sebagai pelayan masyarakat maka pemerintah harus mampu menempatkan diri sebagai mitra masyarakat dengan mampu melayani masyarakat secara prima. Melayani mereka secara prima bukan berarti menjadi "hamba" bagi stakeholders melainkan menjalin hubungan secara prima yang didasari azas saling menguntungkan dengan hasil akhir goodwill atau reputasi positif.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/473/051000798 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 18 Mar 2010 11:42 |
| Last Modified: | 24 Oct 2021 05:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114338 |
Preview |
Text
051000798.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |