RennyPrimasavitriMeista (2009) Dampak Pembangunan Menara Base Transceiver Station ( Studi Implementasi Peraturan Walikota Malang No.50 Tahun 2007 di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkembangan dunia teknologi dan informasi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, dan semakin memudahkan bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Kemudahan akses tersebut turut mendorong pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, Beragamnya bentuk telekomunikasi dan informasi juga menimbulkan beragamnya sarana-sarana penunjangnya adalah menara telekomunikasi atau menara BTS ( Base Transceiver Station ). Implementasi kebijakan itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam bentuk nyata baik berupa Program maupun keputusan-keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai serta mengatasi dampak dari implementasi kebijakan itu serta adanya perbaikan kebijakan yang berasal dari feet back dari implementasi itu. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Implementasi Peraturan Walikota No. 50 Tahun 2007 dalam pembangunan BTS di Tanjungrejo Kota Malang, dan mengetahui dampak Pembangunan menara BTS bagi masyarakat sekitarnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi; instrumen penelitian yang digunakan yaitu interview guides , field notes , dan human instrument ; metode analisa dengan cara reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan. Setiap pengeluaran peraturan yang telah dibuat selanjutnya dinas terkait melakukan sosialisasi, hal ini di tujukan agar dalam implementasi suatu peraturan dapat dijalankan dengan baik. Implementasi Peraturan Walikota No. 50 Tahun 2007 di Kelurahan Tanjungrejo dirasakan belum maksimal dalam pelaksanaannya, hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat belum sepenuhnya mengetahui secara mendalam apa isi dan manfaat dari sebuah Peraturan Walikota N0. 50 Tahun 2007 Peraturan di buat untuk dijalankan, dan sekaligus sebagai pedoman. Dalam pelaksanaannya Dinas-dinas terkait Pemerintah Kota Malang seharusnya turun langsung ke masyarakat untuk menjalin kemitraan, sehingga akan dapat diketahui secara langsung kondisi sebenarnya dan dapat diketahui apa yang menjadi persoalan dari masyarakat Pada Koordinasi antar instansi yang berwenang menyangkut BTS harus terus dioptimalkan sehingga akan tercipta sinergitas peran dan fungsi masing-masing Dinas sehingga tidak terjadi lagi masalah tumpang tindih peran dan fungsi tersebut
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/407/050903476 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Dec 2009 15:35 |
| Last Modified: | 28 Dec 2009 15:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114271 |
Actions (login required)
 |
View Item |