UrfiNurulHikmah (2009) Mekanisme Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Studi pada Pemerintah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan peneliti mengenai Mekanisme Penyusunan APBD dengan menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja. Penyusunan APBD berbasis kinerja merupakan konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menyangkut masalah tujuan pemerintah itu sendiri untuk pembangunan demi mensejahterakan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang “Mekanisme Penyusunan APBD Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Malang”. Permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyusunan APBD berbasis kinerja tahun anggaran 2009 pada Pemerintah Kota Malang dan faktor yang menghambat dalam mekanisme penyusunan APBD berbasis kinerja pada Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara, catatan lapangan, peneliti sendiri. Metode analisa dan interpretasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum mekanisme penyusunan APBD di Pemerintah Kota Malang pada Tahun Anggaran 2009 yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 telah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kinerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Adapun tahap-tahap mekanismenya yaitu : Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Kebijakan Umum APBD, Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penetapan APBD. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mekanisme penyusunan APBD berbasis kinerja pada Pemerintah Kota Malang adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan mekanisme penyusunan APBD berbasis kinerja. Dengan demikian, dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan mekanisme penyusunan APBD berbasis kinerja, sebaiknya Pemerintah Kota Malang mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan yang ada, mengadakan koordinasi yang intensif kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dana perimbangan sesuai dengan potensi daerah Kota Malang, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Kota Malang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/405/050903474 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Dec 2009 11:39 |
| Last Modified: | 24 Oct 2021 04:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114269 |
Preview |
Text
050903474.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |