YuniantoKusumaWardhana (2009) Dampak Pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 Terhadap Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung : studi pada Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung Di Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pilkada langsung merupakan salah satu bentuk representasi dari otonomi daerah, dimana hal tersebut dapat dijadikan momentum strategis untuk menata kembali sistem ketatanegaraan yang berlangsung di Indonesia. Komponen penting dalam pelaksanaan pilkada langsung adalah keterlibatan masyarakat, dimana selama ini masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam menentukan Kepala Daerah. Sehingga pilkada langsung merupakan ikhtiar terbaik dari masyarakat lokal dalam menentukan pemimpin daerahnya secara demokratis. Pilkada langsung diatur dalam serangkaian peraturan, baik dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Dengan diadakannya pilkada langsung di daerah, maka akan dapat diketahui seberapa besar keinginan dan tanggung jawab dari masyarakat dalam menentukan masa depan dari suatu daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsi dampak pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 dan mengetahui tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi pilkada secara langsung. Untuk mencapai tujuan tersebut data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dokumentasi, dan selanjutnya dianalisis teknik analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 membawa dampak pada beberapa elemen dalam proses pelaksanaan pilkada langsung di Kota Malang, yakni bagi partai politik, KPU Kota Malang dan Panwaslu Kota Malang selaku penyelenggara pilkada langsung, Pemerintah Daerah selaku fasilitator, serta masyarakat Kota Malang. Bagi partai politik, dampak tersebut terdapat pada proses penjaringan calon Kepala Daerah, dimana partai politik harus selektif dalam memilih figur calon pemimpin yang dicalonkan. Bagi KPU Kota Malang dan Panwaslu Kota Malang, pelaksanaan pilkada langsung merupakan tambahan pekerjaan yang harus dipersiapkan dan diselenggarakan sebaik mungkin, karena selama ini KPU Kota Malang dan Panwaslu Kota Malang hanya menyelenggarakan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden saja. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah Kota Malang selaku fasilitator, pilkada langsung di Kota Malang juga merupakan tambahan pekerjaan yang harus difasilitasi dengan baik, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Malang menganggarkan Rp. 9,5 Milliar dalam APBD Kota Malang tahun 2008 untuk menfasilitasi penyelenggaraan pilkada langsung. Selanjutnya bagi masyarakat Kota Malang, pilkada langsung merupakan yang pertama dilakukan di Kota Malang, sehingga hal tersebut membuat masyarakat Kota Malang menjadi antusias untuk ikut berpartisipasi. Jumlah angka golput dalam pilkada Kota Malang mencapai 29,81%, hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kota Malang masih tinggi. Parameter tingkat keberhasilan pilkada langsung ada 3, yakni sukses penyelenggaraan, sukses keamanan, dan sukses partisipasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada di Kota Malang terbilang berhasil karena proses pelaksanaannya berjalan lancar tanpa ada konflik yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya seluruh elemen yang ada di Kota Malang, khususnya masyarakat Kota Malang, telah siap dalam menghadapi pilkada langsung.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/394/050903310 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 24 Nov 2009 11:40 |
| Last Modified: | 24 Oct 2021 04:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114257 |
Preview |
Text
050903310.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |