NurFitria (2009) Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air: Kajian dari Perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF) (Studi Kasus Perjanjian tentang Kontribusi Pemanfaatan Sumber Mata Air Banyuning dan Binangun. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hampir bisa dipastikan semua aktivitas manusia tidak luput dari kebutuhan akan air. Dari air kehidupan bermula dan karena air peradaban tumbuh dan berkembang; sesuatu yang hidup itu berasal dari air (QS. Al-Anbiya,ayat 30). Pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 juga telah menjamin sekaligus mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Ketetapan tersebut telah menunjukkan kepada semua pihak betapa penting dan strategisnya kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya air ini untuk dikaji dan diteliti lebih dalam lagi. Penelitian ini merupakan suatu studi yang menyoroti permasalahan kepentingan atas sumberdaya air antara Pemerintah Kota Batu dengan Pemerintah Kota Malang terkait kontribusi pemanfaatan sumber air yang diakses Kota Malang dari sumber mata air Banyuning dan Binangun Kota Batu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis pada studi kasus ( case study) di wilayah Kota Batu dan Kota Malang. Dalam menggunakan ACF sebagai kerangka analisa, Sabatier sendiri merekomendasikan untuk menggunakan pendekatan studi kasus. Tujuannya adalah untuk menelusuri kronologi berkembangnya konflik air bersih hingga tercapainya sebuah kesepakatan antara Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Kota Malang berikut ragam koalisi yang terbentuk didalamnya; memetakan dan menganalisa kasus melalui ACF mulai dari parameter kestabilan, kejadian eksternal yang ada, derajat konsensus yang dibangun oleh setiap koalisi, policy subsystem beserta coalition beliefs nya ke dalam konteks kajian empiris yang diangkat yaitu permasalahan air antara Kota Batu dan Kota Malang secara relevan; mengkaji peran dan fungsi policy broker dalam konflik tersebut serta menganalisa policy output dan policy impact proses perjanjian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perjanjian pemanfaatan sumber air antara Pemkot Batu dan Pemkot Malang sudah berjalan mulai dari September 2005 hingga mei 2008. Ditemukan setidaknya koalisi besar yang telah terbentuk, yaitu koalisi pro (Walikota Batu dan PDAM Kota Batu) dan koalisi kontra (Walikota Malang dan PDAM Kota Malang). Perubahan sistem koalisi pemerintahan dan opini publik merupakan peristiwa sistemik yang paling memengaruhi subsistem kebijakan sekaligus menghambat pencapaian kesepakatan perjanjian antar dua koalisi. Dari hasil analisa, hanya ada satu aktor yang berperan sebagai policy broker yaitu dewan se Malang Raya yang merupakan komponen dari DPRD Kota Batu dan DPRD Kota Malang. Berdasarkan simpulan tersebut, maka ada beberapa saran agar tujuan dalam kebijakan dapat tercapai. Saran tersebut antara lain antisipasi rawannya perubahan kebijakan yang bersifat inkremental; Konsep konservasi seharusnya menjadi pokok perhatian antarpemerintah daerah demi keberlanjutan ketersediaan air serta jaminan bagi masyarakat akan ketersediaan air; skillull leadership sudah selayaknya dimiliki oleh para pimpinan eksekutif yang membangun policy victories untuk membawa perubahan aktual dalam lingkungan kebijakan; isu kerjasama antar daerah layak untuk diangkat sebagai agenda kebijakan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/309/050902449 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 26 Aug 2009 10:21 |
| Last Modified: | 26 Aug 2009 10:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114167 |
Actions (login required)
 |
View Item |