NurmaRoviyanti (2009) Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Malang Dalam Pemenuhan Hak-Hak Publik Sebagai Konsumen (Studi Tentang Perlindungan Konsumen Oleh YLKM Atas Peredaran Makanan Dan Penyajian Iklan Barang Atau Jasa Di Ma. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
UUD 1945 merupakan dasar Konstitusi Perlindungan Konsumen, UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan dari pembangunan nasional tersebut diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh publik. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Di Indonesia. Lahirnya Undangundang perlindungan konsumen didorong oleh desakan berbagai komponen masyarakat, yang diwakili oleh YLKI sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Seperti Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM) yang berkedudukan sebagai Non Governmental Organization (NGO) yang tentunya sangat membatu sekali bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan good governance, dan prinsipprinsip Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik seperti YLKM ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM) dalam pemenuhan hak-hak publik sebagai konsumen, untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektifitas Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM) atas perlindungan terhadap peredaran makanan dan penyajian iklan barang atau jasa di kota Malang, untuk mengetahui dan menganalisis hambatanhambatan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM) dalam pemenuhan hak-hak publik sebagai konsumen serta perlindungan yang diberikan YLKM kepada publik atas peredaran makanan dan penyajian iklan barang atau jasa di kota Malang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kontribusi teoritis yang merupakan kesempatan bagi peneliti dalam memperdalam pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan teori-teori tentang good governance dan kontribusi akademis ditujukan Bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan bagi YLKM sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. YLKM adalah sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah dan mempunyai kegiatan dalam menangani perlindungan konsumen. YLKM ini sangat berguna dan membantu sekali dalam pemenuhan hak-hak publik sebagai konsumen bagi Pemerintah Daerah setempat, mengingat pada Pemda tidak mempunyai lembaga khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen secara optimal, padahal setiap warga negara sendiri selalu bertindak sebagai konsumen. Pelayanan yang diberikan kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik selaku konsumen merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Aktivitas yang dimaksudkan adalah kegiatan memberikan penjelasan dan menyelesaikan urusan terhadap laporan, pengaduan atau permohonan baik langsung maupun tidak langsung. Keefektifan dari YLKM ini dapat dilihat selain dari kerjasama yang dilakukan dengan dinas-dinas terkait yang ada didalam Pemda, namun dengan telah efektifnya peran dari YLKM ini sendiri, tidak akan pernah sempurna apabila Pemda sendiri tidak dapat menjalankan wewenang sebagaimana mestinya. Padahal ketidakmampuan administrasi birokratik dalam menangani berbagai problema masyarakat yang mendasari konsep good governance menjelaskan bahwa sistem adminstrasi negara modern dalam paradigma governance ditandai dengan adanya jaringan kerja (kemitraan) baik vertikal maupun horizontal diantara berbagai elemen masyarakat. Elemen masyarakat tersebut saling mengontrol ( chek and balances ), memiliki akses yang kurang lebih sebanding, membangun suatu kolaborasi untuk terciptanya tertib sosial dalam mengatasi berbagai persoalan publik. Konsep good governance berhasil mengoptimalkan kinerja pemerintah karena adanya pembagian peran dengan masyarakat, elemen masyarakat itu sendiri ikut bekerja untuk menyelesaikan masalah publik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/293/050902420 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Oct 2009 11:39 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 06:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114149 |
Preview |
Text
050902420.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |