Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Media Sosial Facebook Terhadap Penyebaran Berita Bohong

Stephanie, Ni Wayan Winda (2018) Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Media Sosial Facebook Terhadap Penyebaran Berita Bohong. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Berita bohong (false news) adalah berita yang tidak teruji kebenarannya dan biasanya menggunakan judul yang berlebihan, sumber yang tidak jelas atau terpercaya dan biasanya disebarkan untuk membuat perpecahan dalam masyarakat. Di Indonesia fenomena berita bohong semakin sering terjadi, apalagi dengan banyaknya pengguna media sosial khususnya Facebook. Hal ini dikarenakan Facebook merupakan salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak nomor 4 di Indonesia. Hal ini lah yang menyebabkan penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu (1) Apa urgensi pengaturan pertanggungjawaban media sosial facebook terhadap penyebaran berita bohong?; (2) Bagaimana konsep pengaturan pertanggungjawaban media sosial facebook terhadap penyebaran berita bohong?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis urgensi pengaturan dan konsep pengaturan terhadap tanggungjawab pidana media sosial facebook. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan jenis pendekatan penelitian yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statue approach). Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu: (1) urgensi dari pengaturan pertanggungjawaban pidana media sosial facebook terhadap penyebaran berita bohong memang di perlukan di Indonesia dikarenakan berita bohong dapat digunakan untuk menyesatkan opini/pendapat masyarakat, pencemaran nama baik, alat propaganda politik yang tidak sehat. Selain itu berita bohong yang disebarkan melalui media sosial facebook dapat mengaharuskan perusahaan facebook dijadikan sebagai subjek hukum pidana, juga mewajibkan facebook untuk mengendalikan penyebaran berita bohong dan apabila perusahaan facebook tidak dapat menanangi berita bohong tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana atas berita bohong yang tersebar tersebut. (2) Konsep pengaturan pertanggungjawaban pidana media sosial facebook di Indonesia dapat mengikuti negara Jerman tetapi sudah disesuaikan dengan hukum Indonesia, yaitu meliputi ruang lingkup, kewajiban dari pelaporan tersebut, kriteria mengenai berita bohong, pengawasan terhadap berita bohong dan edukasi terhadap penyebaran berita bohong. Konsep pengaturan ini juga berisikan kewajiban dari penyedia jasa telemedia dan sanksi yang diberikan apabila perusahaan media sosial tidak dengan segera menindaklanjuti penyebaran berita bohong sesuai dengan konsep yang telah dibuat.

English Abstract

Hoax (False news) is invalid news which usually use exaggerated titles, unclear or reliable sources and is usually aimed to create divisions in society. In Indonesia the phenomenon of Hoax is increasing, especially among social media users, mostly in Facebook. This is because Facebook is the 4th largest users in Indonesia. For that reason, the authors aims to raise two formulation of the problem, (1) What is the urgency of social responsibility accountability of facebook to spread hoax ?; (2) How does the policy concept of Facebook in taking accountability in spreading hoax ? The purpose of this research is to know, to describe, and to analyze the urgency of policy and the concept of policy towards criminal responsibility of Facebook as social media. This research is a juridical-normative with legal approach (statue approach). Based on this research, it can be concluded that (1) the urgency from the criminal accountability policy of hoax spread is needed since it can be used to mislead the opinion of the society, defamation, and politic propaganda. Besides, hoax spread in social media leads Facebook to be the subject of criminal law, it also requires Facebook to control the hoax. If Facebook cannot take the responsibility, they will be sued criminal sanctions for the hoax. (2) the concept of criminal accountability policy of social media in Indonesia can adapt from Germany with the adjustment of Indonesian law, which is the scope, the mandatory of report, hoax criterions, supervision of hoax and education on the hoax spread. The concept of this policy also contains the obligations of telemedia service providers and sanctions provided if the social media companies do not immediately follow up the dissemination of hoax in accordance with the concepts that have been made.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2018/183/051804238
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.026 8 Specific crimes and classes of crime (Business, financial, professional offenses)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	05 Jun 2018 06:47
Last Modified:	30 Aug 2022 07:55
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11414

Text NI WAYAN WINDA STEPHANIE.pdf Download (4MB)

Actions (login required)

View Item