Dharmmesta, Ida Ayu Gerhana Saraswati (2018) Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham) Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia (Studi Di Kantor Notaris Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkembangan perekonomian di Kota Malang semakin berkembang dengan pesat, kebutuhan masyarakatnya pun semakin tinggi. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut dibutuhkan kredit dengan objek jaminan. Munculnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia membuat masyarakat beralih karena penguasan benda masih berada di tangan penjamin sehingga debitor masih bisa melunasi hutang-hutangnya dengan menggunakan objek jaminan tersebut. Lahirnya PP Nomor 21 Tahun 2015 mengakibatkan sistem pendaftaran dan pencoretan jaminan fidusia menjadi online. Pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan mencoret adalah notaris, tetapi pada kenyataan yang terjadi di lapangan adalah notaris tidak meminta permintaan pencoretan jaminan fidusia yang telah selesai. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia yang telah selesai, apa saja hambatan dalam pelaksanaanya dan juga upaya dalam mengahadapi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pemilihan lokasi berada di Kota Malang. Jenis data dalam penelitian ini adalah primer dengan cara pengamatan dan observasi, sekunder dengan studi kepustakaan dan tersier didapatkan dari kamus. Populasi untuk melengkapi penelitian ini adalah notaris yang berada di Kota Malang, kreditor dan juga debitor. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Dalam pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia undang-undang sudah mengatur untuk mewajibkan melakukan pencoretan tidak semua notaris Kota Malang yang menjadi sampel pada penelitian ini yang telah melaksanakan pencoretan jaminan fidusia, kreditor mengetahui bahwa jaminan fidusia yang telah selesai harus dicoret dan debitor tidak mengetahui akan hal ini. 2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban pemberitahua kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia adalah server down ongkos notaris dan ketidak tahuan masyarakat (debitor) 3) Upaya-upaya dalam menangani hambatan-hambatan tersebut dengan vii memberitahukan kepada Ditjen AHU, menyisihkan ongkos jasa notaris dan melakukan penyuluhan hukum kepada debitor.
English Abstract
The development of the economy in Malang City is growing rapidly, the needs of society is getting higher. In fulfilling the requirement is required credit with object guarantee. The emergence of Law No. 42 of 1999 on fiduciary guarantee to make people switch because the object is still in the hands of the guarantor so that the debtor can still pay off its debts using the object of the guarantee. The birth of Government Regulation No. 21 of 2015 resulted in the registration system and the deletion of fiduciary assurance to be online. The party entitled to register and strike out is a notary, but in fact that occurs in the field is a notary does not ask for the request for the deletion of fiduciary guarantee that has been completed. Based on the background mentioned above, the legal issues presented in this research is how the implementation of the obligation of notification to the Minister of Law and Human Rights related to the removal of fiduciary assurance has been completed, what are the obstacles in the implementation as well as efforts in facing these obstacles. This study employs this empirical juridical using sociological juridical approach, location selection is in Malang. The type of data in this study is primary by means of observation and observation, secondary to literature and tertiary studies obtained from the dictionary. Population to complete this research is a notary residing in Malang, creditor and also debitor. Based on the discussion, it can be concluded: 1) In the implementation of the obligation of notification to the Minister of Law and Human Rights related to the abolition of fiduciary guarantee the law has been arranged to require to do not all notaries of Malang City are samples in this study which have carried out the write-off of fiduciary, creditor knowing that the completed fiduciary assurance must be crossed out and the debtor is unaware of this. 2) The obstacles in the implementation of the obligation of the notification to the Minister of Law and Human Rights related to the removal of fiduciary guarantee are the servers down the cost of notary publi c and the public's knowledge (debtor). 3) Efforts in dealing with these barriers by notifying the Directorate General of AHU, notaries and conduct legal counseling to the debtor.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/182/051804237 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.05 Inheritance, succession, fiduciary trusts, trustees > 346.059 Fiduciary trusts |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 05 Jun 2018 06:42 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 03:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11413 |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (275kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (195kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (110kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (101kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (931kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (186kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |