EstinWidayanti (2009) Kemandirian Daerah Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (Studi di BKD Kabupaten Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Sistem pembagian kekuasaan dalam rangka penyerahan kewenangan otonomi daerah, antara negara yang satu dengan negara yang lain tidak akan sama. Otonomi daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri oleh satuan organisasi pemerintah di daerah. Dengan demikian berdasarkan prinsip otonomi tersebut, maka ada keharusan dari pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian hak dan kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak lain termasuk pemerintah pusat. Salah satu hak dan kewenangan daerah tersebut adalah dibidang kepegawaian. Yang mana hak dan kewenangan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi mengandung arti kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Artinya, dengan otonomi daerah melahirkan tuntutan kepada daerah untuk lebih mandiri secara politik dan ekonomi dalam mengatur dan mengurus .rumah tangganya sendiri. Suatu daerah dikatakan semakin mandiri apabila daerah tersebut semakin mampu mewujudkan kehidupannya yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan kekuatannya sendiri. Kemandirian daerah juga harus dilihat dari aspek kemampuan dan keleluasaan daerah dalam melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan didasari oleh prinsip-prinsip kebutuhan. Secara konseptual dalam membangun kemandirian daerah harus mengacu kepada kaidah-kaidah perencanaan, manajemen, dan evaluasi strategis dalam rangka mengelola, dan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kediri tepatnya di Badan Kepegawaian Daerah. Alasan peneliti memilih lokasi dan situs penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri adalah pemerintah Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah, maka dari itu peran Pemerintah Kabupaten Kediri menjadi meningkat, sehingga membutuhkan pegawai negeri sipil baru guna melaksanakan urusan dan kewenangan yang meningkat sebagai daerah otonom. Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui kemandirian Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan penerimaan Pegawai Negeri Sipil serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kemandirian Pemerinatah Kabupaten Kediri dalam penerimaan PNS mengenai : 1). Penentuan kebutuhan pegawai, 2). Pelaksanaan seleksi pegawai, 3). Penentuan hasil tes, tetapi dalam penentuan formasi pegawai Kabupaten Kediri belum bisa dikatakan mandiri sebab penentuan formasi sudah ditetapkan oleh Menpan yang bekerjasama dengan BKN. Dan selanjutnya adalah beberapa faktor internal yang mendukung yaitu ketersediaan APBD, ketersediaan SDM pengelola penerimaan
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/271/050902275 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 20 Aug 2009 09:57 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 04:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114127 |
Preview |
Text
050902275.pdf Download (12MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |