Theonaldo S, Agil Dwipayoga (2018) Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Studi Di Pengadilan Negeri Kendal ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas permasalahan terkait pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Pemilihan tema ini dilatar belakangi oleh pemberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih belum maksimal dan kasus perdagangan orang di wilayah Kabupaten Kendal tergolong cukup tinggi. Terkait pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, pihak pengadilan khususnya hakim memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan memberitahukan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian berupa restitusi. Belum maksimalnya pemenuhan hak korban, terletak pada aparat penegak hukum khususnya hakim yang belum memberikan pemenuhan hak secara keseluruhan. Berdasarkan fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Kendal, menunjukkan adanya permasalahan terkait hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Pengadilan Negeri Kendal hanya memberikan pidana pokok saja kepada pelaku. Tidak memenuhi hak korban untuk memperoleh ganti kerugian berupa restitusi. Terkait permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kendal. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis viktimologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh oleh penulis, dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan pemahaman dari narasumber. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menjawab permasalahan yang ada. Tidak terpenuhinya hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Kendal yaitu tidak adanya peraturan pelaksana dan dimuatnya pidana kurungan sebagai pengganti restitusi, sehingga memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi yang pelaksanaannya tidak secara total bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Dalam implementasi pemenuhan hak restitusi, bahwa majelis hakim memutus pemenuhan hak restitusi hanya berdasarkan tuntutan, sedangkan tuntutan jaksa hanya berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dalam tahap penyidikan.
English Abstract
This study discusses the fulfillment of the right of restitution of victims of trafficking in persons. This is the theme of the enactment of the Law on the Eradication of Trafficking in Persons People is still not maximized and trafficking cases in Kendal District are quite high. The separator of the right to restitution of victims of the crime of persons, persons responsible for providing victims and persons committing the crime of others to indemnify. Not maximizing the fulfillment of victims' rights, placed on special law enforcement apparatus of judges who have not provided full rights fulfillment. Based on the facts that occurred at the Kendal District Court, shows the existence of problems related to the right of restitution of victims of trafficking in persons. Kendal District Court only gives principal punishment to the perpetrator. Not fulfilling the right of the victim to obtain restitution in the form of restitution. Related to the problem, the author formulates the problem as follows: how the fulfillment of the right restitution for victims of trafficking in persons by the Judge in Kendal District Court. The writer in this research uses empirical juridical research method with approach method of juridical viktimologis. Primary data and secondary data obtained by the authors, were analyzed using descriptive qualitative method, that is research procedure to produce descriptive data which come from writing or expression and understanding from resource person. Based on the results of the study, the authors can answer the existing problems. The non-fulfillment of the right of restitution of trafficking victims in the Kendal District Court is the absence of implementing regulations and the imposition of imprisonment as a substitute for restitution, thus giving effect to the fulfillment of restitution whose implementation is not totally not even fulfilled at all. In the implementation of the fulfillment of the right of restitution, the judges decide on the fulfillment of the right of restitution only based on the demands, while the prosecutor's demands are only based on the Minutes of Examination (BAP) made by the investigator in the investigation stage.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/181/051804236 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.05 Criminal procedure |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 05 Jun 2018 06:35 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 03:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11411 |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (79kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (161kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (489kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (41kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (192kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (62kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (19kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |