DwiyantiSeptiS (2009) Mutasi Pegawai Negeri Sipil : Studi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Mutasi merupakan salah satu hal yang penting bagi pegawai daerah di lingkungan pemerintah. Dengan mutasi tersebut, seseorang bisa terdorong untuk bekerja lebih produktif sesuai dengan keinginan dan harapan. Oleh sebab itu, mutasi dilakukan secara tepat, benar, dan obyektif sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, persepsi dan persaingan yang tidak sehat. Maka, mutasi harus dilakukan secara obyektif dan sesuai perundang-undangan. Penelitian ini didesain untuk menganalisa dan mendiskripsikan proses mutasi pegawai negeri sipil di Kabupaten Bojonegoro serta menganalisa dan mendiskripsikan kendala mutasi pegawai negeri sipil di Kabupaten Bojonegoro dengan rumusan masalah proses mutasi pegawai negeri sipil di Kabupaten Bojonegoro dan kendala mutasi pegawai negeri sipil di Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan serta menginterpretasikan fenomena yang diteliti dengan fokus penelitian 1. Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bojonegoro yang meliputi a. Dasardasar mutasi, b. Prosedur mutasi, c. Analisis Jabatan, d. Pengangkatan dalam Jabatan, serta e. Persepsi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami Mutasi; 2. Kendala Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses mutasi meliputi pengangkatan dalam jabatan yakni jabatan struktural dan jabatan fungsional, serta pemindahan eselon II, III, dan IV, secara promosi, rotasi, dan demosi. Dasar pelaksanaan mutasi adalah karena adanya promosi jabatan, adanya jabatan yang kosong karena penataan perangkat daerah yang mengacu pada pada PP Nomor 41 Tahun 2007, serta karena adanya pegawai yang pensiun. Prosedur mutasi yang dilakukan adalah sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003, yakni mutasi yang terjadi di lingkungan Kabupaten Bojonegoro dan mutasi keluar Kabupaten Bojonegoro. Pelaksanaan analisis jabatan diterapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005. Dengan analisis jabatan akan diperoleh informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan jabatan. Pengangkatan dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Tanggapan dari Pegawai Negeri Sipil yang mengalami mutasi adalah mutasi sangat penting dilakukan, karena untuk penyegaran organisasi, bertujuan untuk mendorong agar pegawai negeri sipil lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta akan mendapatkan wawasan baru. Kendala mutasi adalah belum sepenuhnya menggunakan prinsip orang yang tepat pada posisi yang tepat. Diharapkan kedepannya agar pelaksanaan mutasi lebih obyektif dan sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menerapkan prinsip orang yang tepat pada posisi yang tepat sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/246/050902142 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 07 Aug 2009 11:16 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 04:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114101 |
Preview |
Text
050902142.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |