NasvinYudaMahendra (2009) Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Birokrasi (Studi tentang Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Implementasi Otonomi Daerah sebagai refleksi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kekuatan memilih (Discretionary Power) pada Pemerintah daerah untuk mendesain ulang konsep pembangunan yang dimilikinya. Terkait dengan Undang-undang tersebut, dalam kelembagaan pemerintahan daerah mengisyaratkan terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berimplikasi pada beban perubahan tugas dan struktur organisasi pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan restrukturisasi organisasi, penataan personil, dan penataan kelembagaan daerah. Restrukturisasi daerah yang dilakukan berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 bertujuan untuk membentuk organisasi yang miskin struktur namun memiliki kemampuan yang besar untuk menciptakan kemakmuran. Restrukturisasi ini juga berlaku dan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Semua jumlah perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PP No. 41 Tahun 2007 termasuk Dinas, Badan/Kantor pengecualian. Pemerintah Kabupaten Malang memiliki 19 Dinas termasuk 1 Dinas Perkecualian dan memiliki 15 Badan/Kantor setelah dilakukan restrukturisasi sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah ini dilakukan sebagai upaya menciptakan Good Gavernance di Pemerintah Kabupaten Malang. Rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah bagaimana restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Malang. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat restrukturisasi dan upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Adapun tujuannya untuk mengetahui dan menganalisa restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang., faktor pendukung dan penghambat restrukturisasi serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Teori pendukung yang digunakan adalah Teori kebijakan publik, Good Gavernance , implementasi kebijakan, reformasi administrasi, kelembagaan. Metode yang dipakai adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana fokus penelitiannya antara lain : Tahapan penataan kelembagaan perangkat daerah pada pembahasan eksekutif di Kabupaten Malang, perubahan struktur organisasi yang dilakukan, faktor pendukung dan penghambat restrukturisasi organisasi perangkat daerah serta upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, dengan lokasi penelitian Kantor Pemerintahan Kabupaten Malang, Bagian Organisasi dan situs penelitian di Kabupaten Malang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi menyebabkan terjadinya pengembangan, pengintegrasian, peningkatan, pembentukan lembaga baru dan penyempurnaan organisasi perangkat daerah di Kebupaten Malang sehingga terjadi penambahan jumlah Dinas, Badan/Kantor. Adapun faktor pendukung dari pelaksanaan restrukturisasi ini adalah PP No. 41 Tahun 2007, adanya Tim 41, SDM, Letak geografis, visi-misi dan Kepala Daerah. Sedangkan faktor penghambat antara lain : dana, SDM, sarana dan Prasarana. Dalam mengatasi faktor penghambat ini banyak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang yaitu melakukan ifisiensi pada penggunaan dana, anggaran, melakukan kompetensi jabatan, diklat jabatan dan pemenuhan secara bertahap kebutuhan akan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis memberikan saran bahwa restrukturisasi perangkat daerah harus dilaksanakan secara terus menerus untuk menghasilkan struktur oeganisasi yang ideal sebagai upaya pencapaian Good Governance di Pemerintah Kabupaten Malang, meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah sebagai konsekuensi dari struktur organisasi yang dibentuk, harus diikuti dengan kebijakan pengkoordinasian yang baik, profesional dan yang tidak kalah penting adalah penyempurnaan dalam proses penilaian untuk membentuk struktur organisasi baru sehingga bisa dinilai secara jelas tetapi akan secara objektivitas.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/227/050902005 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 29 Jul 2009 11:40 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 03:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114082 |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_2.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_3.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_TABEL.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
KATA_PENGANTAR.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Bab_4.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
bab_5.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Abstraksi_ok.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |