SabdiRasmaSaritania (2009) Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum Kabupaten (Studi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Upah Minimum Kabupaten adalah standardisasi terhadap jumlah upah yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja/buruh dimana perusahaan tersebut melakukan produksinya. Ketentuan Upah Minimum Kabupaten merupakan salah satu wujud nyata peran pemerintah dalam melindungi upah pekerja/buruh dari situasi pasar. Meskipun telah ditentukan besarnya upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan, namun masih ditemui adanya perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Untuk menjamin pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten itu khususnya di wilayah Kabupaten Ngawi maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Transmigrasi Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang terkait langsung dengan hal tersebut, memandang perlu utnuk mengadakan pengawasan di bidang ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Kabupaten. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yang dilakukan dengan menggambarkan/mendeskripsikan serta menginterpretasikan fenomena yang diteliti dengan fokus penelitian : a) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Kabupaten Ngawi meliputi cara pengawasan, mekanisme pengawasan, tindak lanjut terhadap pengawasan; b) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Kabupaten Ngawi meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dalam ketenagakerjaan secara umum dan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten pada khususnya. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara langsung, tidak langsung, preventif maupan represif. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke perusahaan tempat pekerja/buruh melakukan pekejaannya, pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan cara komunikasi lewat telepon dengan serikat pekerja tanpa melibatkan pengusaha, pengawasan preventif dilakukan dengan mengadakan penyuluhan dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman kepada pekerja dan pengusaha terhadap pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan dan pengawasan represif dilakukan dengan cara perbaikan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan dan ketentuan ketenagakerjaan dengan cara pemberian nota pemeriksaan sampai pada tahap penyidikan. Pengawasan terhadap pelaksanan ketentuan Upah Minimum Kabupaten yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi secara langsung memiliki peranan terhadap terlaksananya ketentuan Upah Minimum Kabupaten yang merupakan kebutuhan pokok setiap pekerja/buruh yang ada di Kabupaten Ngawi. Namun dalam pelaksanaannnya ada sedikit hambatan yang berasal dari dalam yaitu jumlah pegawai pengawas, selain itu hambatan juga berasal dari luar yaitu otonomi daerah, pihak pengusaha, sarana dan prasarana.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/207/050901876 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 14 Jul 2009 11:16 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 03:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114060 |
Preview |
Text
050901876.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
051105437.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |