YusufGesangSetyawan (2009) Restrukturisasi organisasi perangkat daerah dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan : studi pada Pemerintah Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 mampu menciptakan postur perangkat daerah yang proporsional, efisien, dan efektif. Sebelum pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007, kewenangan dan keleluasaan dalam penyusunan kelembagaan pada tahap implementasi diterjemahkan secara berbeda - beda oleh masing - masing daerah. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah sebagai bagian reformasi birokrasi bertujuan menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang efesien, efektif dan sesuai dengan prinsip good governance. PP No.41 Tahun 2007 bersifat fleksibel, hal itu terlihat dengan desain yang lebih cermat dalam pengaturan besaran organisasi perangkat daerah sesuai karakteristik. Karakteristik terdiri dari luas areajumlah penduduk danjumlah APBD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan dinas - dinas lain pada Kabupaten Malang. Metode dalam analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, kesimpulan atau verifikasi data dan penyajian data. Hasil dari penelitian menunjukan, struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Malang setelah pemberlakuan PP No.41 Tahun 2007 tentang restrukturisasi organisasi, sekretariat daerah terdiri dari empat asisten, sembilan belas dinas daerah, enam belas lembaga teknis. Hasil penelitian mengindikasikan, struktur perangkat daerah pada Kabupaten Malang masih terdapat adanya kesalahan yang menyangkut pembidangan pada satuan kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Ketidakjelasan mengenai status dan kedudukan bidang kerja Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Meskipun besaran organisasi perangkat daerah telah ditetapkan berdasarkan variabel di atas. Penerapan pola maksimal dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kabupaten Malang mengalami kendala dalam membiayai lembaga - lembaga yang telah dibentuk. Pembentuk pola maksimal tersebut secara langsung akan mempunyai ekses pada kondisi keuangan daerah karena dengan adanya penambahan jumlah SKPD maka pembiayaan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Malang untuk pelaksanaan progam akan semakin meningkat. Pelaksanaan restrukturisasi oleh Pemerintah Kabupaten Malang telah sesuai prosedur, namun belum menggambarkan efisiensi pada Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Malang, menyangkut pembidangan pada satuan kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kendala atau Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah dan penempatan pejabat dalam struktur yang baru. Terkait dengan restrukturisasi organisasi, hendaknya diperlukan pengkajian kembali terhadap besaran organisasi agar lebih efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan personil yang mengisi struktur dan fungsi di organisasi pemerintah daerah haruslah berdasarkan pertimbangan yang objektif, tidak didasarkan aspek kemanusiaan dalam bentuk kasihan, balas budi yang buta, atau kepentingan politik
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2009/195/050901781 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 07 Jul 2009 09:26 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114046 |
Preview |
Text
050901781.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |