Talitha, Nabila Yasmine (2018) Pengadaan Barang Dan Jasa Usaha Dengan Metode Right To Match Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengadaan barang dan jasa dewasa ini telah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari, karena pada hakikatnya pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan dan mewujudkan barang/ jasa yang diinginkannya, mak pelaku usaha baik pengguna dan penyedia harus selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk pada norma dan etika pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses yang sesuai. Right to match merupakan penawaran terbaik yang ditawarkan oleh pengguna barang atau.Sekalipun telah terjadi perkembangan yang cukup berarti dalam sistem pengadaan selama ini, ada beberapa alasan utama mengapa sistem pengadaan belum berjalan dengan baik,berdsarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah, Apakah Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Right to Match sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Untuk dapat menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan,dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui studi kepustakaan, serta pendapat para ahli dan jurnal hukum/ekonomi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis menggunakan metode interpretasi sistemastis dan grammatikal, sehingga dapat penulisan lebih sistematis dalam menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara umum Hak untuk melakukan perubahan penawaran ini seakan unfair bagi pemenang tahap pertama, namun demikian ketentuan ini, selama telah tertuang dalam dokumen pengadaan karena didalam tahap perencanaan, metode pengadaan sudah dicantumkan. Ketentuan yang ada didalam dokumen pengadaan wajib dipahami semua pihak. Kriteria pemberian Right to Match ini juga diserahkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Pemrakarsa. Kriteria Right to Match ditetapkan di peraturan Direksi, atau ditetapkan sendiri oleh Direksi dan kemudian dituangkan didalam dokumen pengadaan.
English Abstract
Procurement of goods and services today has become a knowledge that can be learned, because in essence the procurement of goods and services is the effort of the user to obtain and realize the goods / services he wants, the business actors both users and providers must always be based on the philosophy of procurement of goods and services , subject to applicable norms and ethics of procurement of goods and services, following appropriate principles, methods and processes. Right to match is the best offer offered by the user of the goods or.Although there has been a significant development in the procurement system so far, there are several main reasons why the procurement system has not gone well, based on it, the authors raised the problem formulation, Is Procurement and Services with the Right to Match Method in accordance with Law Number 5/ 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition? To be able to answer the above problems, this normative legal research using the approach of legislation, and conceptual approach. Legal material related to the problem studied was obtained through literature studies, as well as the opinions of experts and legal / economic journals related to the issues discussed. The legal materials that have been obtained, analyzed using systematic and grammatical interpretation methods, so that writing can be more systematic in answering legal issues that have been formulated. Based on the discussion, it can be concluded that in general the Right to make changes to this offer is unfair for the winner of the first stage, however this provision, as long as it has been contained in the procurement document because in the planning phase, procurement method has been included. The provisions contained in the procurement document must be understood by all parties.. The Right to Match criteria are set in the rules of the Board of Directors, or self-determined by the Board of Directors and subsequently set forth in the procurement documents. However, when looking at references from other regulations such as the Oil and Gas EMR Regulation, the Right to Match criteria is granted to business entities conducting a feasibility or land acquisition test.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/180/051804241 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 05 Jun 2018 03:30 |
| Last Modified: | 16 Mar 2022 01:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11401 |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (4MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (10MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (189kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (850kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (332kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |