Kismadana, Demitry Septyan (2018) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pembelaan Hukum Bagi Konsumen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga otoritas di ranah jasa keuangan sebagai upaya lanjutan dari pengaduan yang dilayangkan konsumen. Karena para konsumen yang dalam hal ini merupakan investor merasa dirugikan secara materiil, karena kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan dinilai tidak sesuai dengan apa yang sudah ditawarkan atau diiklankan sejak awal. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan prinsip yang bersumber dari pancasila dan Pembukan Undang-undang Dasar 1945 memiliki berbagai tugas, fungsi, wewenang dan tujuan khususnya pada sektor jasa keuangan, salah satunya perlindungan konsumen dan masyarakat. Sebelumnya Perlindungan konsumen dan Masyarakat telah diundangkan secara terpisah, yakni undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan dalam undang-undang nomor 21 tahun2011 yang sekaligus sebagai dasar hukum berdirinya lembaga OJK memiliki keterkaitan antara UU PK dengan UU OJK yang sifatnya saling melengkapi karena tidak semua yang terkandung dalam UU PK mengakomodir kebutuhan konsumen di sektor jasa keuangan. Keterkaitan antara UU PK dengan UU OJK juga merupakan bentuk implementasi hukum dari pasal 4 angka 9 UU PK tentang hak-hak konsumen yang diatur dalam undang-undang lain diluar UU PK. Tentu, ini merupakan modal yang besar dalam pelaksanaan "Pembelaan Hukum" oleh OJK sebagai salah satu upaya OJK dalam perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan. Karena, dalam setup sengketa yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen sangat jarang sekali dapat memuaskan pihak konsumen bila dilakukan secara mandiri antara pihak pelaku usaha dengan konsumen melalui cara pengaduan atau complaint. Seolah posisi konsumen dalam hal ini sangat lemah sehingga tidak jarang pula para pelaku usaha menanggapi dengan ala kadarnya. Padahal dalam UU OJK dalam bab Perlindungan konsumen sudah dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan diperjelas dalam POJK No 01/.07/2013 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Namun saya pribadi menilai upaya tersebut belum maksimal Karena penulis rasa masih belum Ada jaminan bagi konsumen untuk memperoleh hak-hak yang telah dilanggar oleh pelaku usaha jasa keuangan.
English Abstract
Legal pleading by "Otoritas Jasa Keuangan" as by the Financial Services Authority, which is an institution of authority in the realm of financial services as a continuation of the complaints filed by consumers. Because consumers who in this case is an investor feels disadvantaged materially, due to the activities undertaken by financial services businesses judged not according to what is already offered or advertised since the beginning. Financial Services Authority as an institution set up under the principles derived from Pancasila and the opening Act of 1945 has a variety of tasks, functions, powers and objectives, especially in the financial services sector, one of which is the protection of consumers and society. Previous consumer protection and the Community have enacted separately, namely Law No. 8 of 1999 on consumer protection. While in law number 21 tahun2011 the same time as the legal basis for the establishment of the FSA institutions have linkages between UU UU PK with the FSA that are complementary because not all contained in the Act PK accommodate the needs of consumers in the financial services sector. The linkage between the UU PK FSA is also a form of legal implementation of article 4 of Law number 9 PK on consumer rights set out in legislation other than PK Act. Of course, this is a large capital in the implementation of the "Legal Pleading" by the FSA as part of efforts FSA in consumer protection and public sector financial services. Because, in any disputes involving businesses and consumers are very rarely able to satisfy the consumer when done independently between the businesses with consumers by way of complaint or complaint. So as the consumer's position in this case is so weak that not infrequently businesses respond to perfunctory. Whereas the FSA Act chapter Consumer Protection described the rights and obligations of each party, and clarified in POE( No. 01 / .07 / 2013 on the protection of consumers and society. But I personally judge these efforts have not been up For authors think there is still no guarantee for consumers to obtain the rights that have been violated by financial services businesses
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/191/051804246 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 05 Jun 2018 02:34 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 04:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11387 |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (112kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (132kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (138kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (70kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (34kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (87kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (46kB) | Preview |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (57kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |