DiteSebastian (2008) Implementasi Desentralisasi pada Pelayanan Publik : Studi Tentang Proporsi dan Alokasi APBD Kota Malang Tahun 2007 Sektor Pendidikan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah. Pada dasarnya terkandung tiga misi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal yaitu: 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, 2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, bagaimana upaya Pemerintah Kota Malang menciptakan efisiensi anggaran yang ditambah dengan berbagai kreativitas dan peran masyarakat dalam berbagai aktivitas dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dengan adanya keterbatasan alokasi anggaran pada bidang pendidikan di era desentralisasi ini. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Desentralisasi pada proporsi dan alokasi APBD Kota Malang Tahun 2007?, dan bagaimanakah Implementasi Desentralisasi pada pelayanan publik sektor pendidikan Kota Malang Tahun 2007?, serta apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Implementasi Desentralisasi pada pelayanan publik sektor pendidikan di Kota Malang Tahun 2007?. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan Implementasi Desentralisasi pada proporsi dan alokasi APBD Kota Malang Tahun 2007, untuk mengetahui Implementasi Desentralisasi pada pelayanan publik sektor pendidikan Kota Malang Tahun 2007 dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Implementasi Desentralisasi pada pelayanan publik sektor pendidikan di Kota Malang Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan alat-alat tulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya pengalokasian Tahun Anggaran 2007 APBD Kota Malang dalam implementasi desentralisasi fiskal yaitu sebesar Rp 618.754.836.128,02. Dan, Pemerintah Kota Malang telah mengalokasikan anggaran pada bidang pendidikan sebesar Rp 58.514.626.700,- atau hampir 10%. Dampak dari implementasi desentralisasi fiskal dapat dilihat dari bentuk pelayanan dan kepuasan pelayanan. Dari segi bentuk pelayanan, Dinas Pendidikan Kota Malang telah memunculkan inovasi baru dalam pelayanan pendidikan yaitu adanya sistem penerimaan siswa baru secara on line dengan menggunakan media internet. Sistem baru ini diharapkan memberi manfaat kepada masyarakat umum dan mengurangi tingkat kecurangan dalam pelayanan penerimaan siswa baru. Dalam implementasi desentralisasi fiskal pada bidang pendidikan terdapat beberapa permasalahan seperti terbatasnya alokasi anggaran pendidikan yang hanya 10% dan adanya masyarakat yang masih kurang puas terhadap pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Masih adanya masalah dalam Implementasi Desentralisasi Fiskal pada Pelayanan Publik Sektor Pendidikan di Kota Malang, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan seperti: 1) langkah Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dengan terbatasnya alokasi anggaran pada bidang pendidikan adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan atau program di bidang pendidikan dengan memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu, Pemerintah Kota Malang harus meningkatkan partisipasi masyarakat mulai dari pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan. 2) untuk meningkatkan kepuasan pelayanan, Pemerintah Kota harus meningkatkan kemampuan aparatnya secara kualitas maupun kuantitas misalnya dengan memberikan pelatihan. Selain itu untuk menciptakan efisiensi pelayanan, Pemerintah Kota harus memunculkan inovasi dalam pelayanan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2008/433/050803686 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 03 Feb 2009 10:23 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113825 |
Preview |
Text
050803686.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |