AhmadIbrahimIsmail (2008) Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Rangka Menjalankan Urusan-Urusan Pemerintahan Desa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Era otonomi yang telah sampai kepada pemerintahan desa Gunungronggo, menuntut adanya kemandirian dari pemerintahan desa. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki setiap tahunnya membutuhkan adanya pendanaan yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Sumber keuangan desa yang terdapat dalam APBDes dapat mencerminkan mengenai kemandirian desa. Salah satu sumber penerimaan dalam APBDes yakni PADes yang dapat dijadikan tolak ukur bagi kemandirian desa terutama pada bidang keuangan. Idealnya PADes merupakan sumber utama dalam APBDes suatu desa. Kontribusi PADes Gunungronggo terhadap penerimaan APBDes sendiri dari tahun 2005 hingga 2007 berturut-turut sebesar 38,9%, 22,2% dan 57,3%. Meskipun kontribusinya meningkat tetapi jika dilihat lebih mendalam jumlah PADes selalu tetap, jumlah pendapatan selalu berubah. Pemerintah desa juga berusaha untuk meningkatkan jumlah PADes. Dalam merealisasikan APBDes, pemerintah desa membutuhkan dukungan dari internal dan eksternal. Selain dibutuhkan adanya kemampuan internal pemerintah desa sendiri seperti PADes, faktor eksternal juga mempengaruhi seperti bantuan dana dari pemerintah kabupaten yang dalam hal ini pemkab Malang serta aturan hukum yang jelas. Hingga sekarang di kabupaten Malang, peraturan bupati mengenai APBDes yang diamanatkan perda kab. Malang no. 19 tahun 2006 tentang keuangan desa belum juga terbentuk. Sehingga meskipun APBD kab. Malang sudah memiliki tiga struktur yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan, struktur APBDes Gunungronggo masih memakai dua struktur yakni pendapatan dan belanja. Meskipun pemkab Malang sudah melakukan sosialisasi mengenai APBDes dan ADD kepada pemerintah desa. Selain itu laporan pertanggungjawaban kepala desa juga belum berbentuk perdes. Realisasi APBDes Gunungronggo secara administrasi sudah baik. Ini dapat dilihat dari realisasi APBDes tahun 2005, 2006 dan 2007 secara berturutturut mencapai 100%. Target APBDes yang terdapat dalam peraturan desa tentang APBDes telah dapat dicapai dengan baik (terealisasi) yang terlihat pada realisasi APBDes pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala desa yang di dalamnya juga terdapat laporan pertanggungjawaban APBDes. Pelaksanaan APBDes dimulai dengan RKPDes, penyusunan dan penetapan sesuai RKPDes, hingga pertanggungjawaban.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2008/408/050803537 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 20 Nov 2008 15:13 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 06:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113801 |
Preview |
Text
050803537.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |