Putri, Nadhira Andri (2018) Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Boedel Pailit Di Luar Batas Yurisdiksi Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kurator sebagai lembaga atau perseorangan yang ditugaskan untuk mengurus boedel pailit memiliki kewenangan untuk mengeksekusi boedel pailit yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia. Namun, kewenangan kurator tersebut akan mengalami kesulitan karena harus berhadapan dengan yurisdiksi negara lain dimana setiap negara memiliki kedaulatan hukum yang tidak bisa ditembus maupun di gugat oleh hukum dari negara lain (Asas Sovereignity). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai hal tersebut sehingga pengaturan mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia apabila terbentur dengan yurisdiksi negara lain mengalami kekosongan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan kurator dalam mengeksekui boedel pailit yang berada diluar batas yurisdiksi Indonesia. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode argumentasi hukum. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Indonesia menganut prinsip universalitas terhadap harta pailit yang berada di luar batas yurisdiksi negara sehingga kurator memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi boedel pailit di luar negeri. Namun, kurator mengalami kesulitan dalam mengeksekusi boedel pailit karena terbentur yurisdiksi negara lain 2) Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai kewenang kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia khususnya apabila terbentur dengan yurisdiksi negara lain sehingga perlunya merevisi Undang-Undang Kepailitan. 3) Perjanjian Internasional dapat di gunakan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa contoh perjanjian internasional mengenai cross border insolvency yaitu: a. Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia; b. UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactmen; c. ASEAN Cross Border Insolvency Regulation. 3) Singapura dengan Indonesia memiliki kesamaan dalam menganut prinsip universalitas dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi negaranya. Namun, apabila terbentur dengan yurisdiksi negara lain, Singapura telah memiliki solusi dari permasalahan tersbeut yaitu dengan melakukan perjanjian bilateral dengan Malaysia dan juga telah meratifikasi UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactmen.
English Abstract
The curator as an institution or individual assigned to take care of the bankruptcy boedel has the authority to execute a bankrupt boedel that is outside the boundaries of Indonesian jurisdiction. However, the authority of the curator will have difficulties because it has to deal with the jurisdiction of other countries where every country has a rule of law that can not be penetrated nor be challenged by law from other countries (Sovereignity Principles). Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and PKPU does not regulate the matter so that the regulation on the authority of the curator in executing the bankruptcy boedel is outside the boundaries of Indonesian jurisdiction when collided with the jurisdiction of other countries experiencing legal vacuum. Based on the above background, then the legal problem that can be stated in this research is how the curator's authority in executing the bankrupt boedel that is outside the boundary of Indonesian jurisdiction. To answer the above problems, normative legal research uses the method of legislation approach, and comparative approach. The legal materials obtained were analyzed by legal argumentation method. Based on the discussion, it can be concluded: 1) Indonesia adheres to the principle of universality against the bankruptcy property that is outside the jurisdiction of the country so that the curator has the authority to execute the bankruptcy boedel abroad. However, the curator has difficulty in executing the bankruptcy boedel due to the jurisdiction of other countries 2) Law Number 37 Year 2004 About Bankruptcy and PKPU does not regulate the authority of the curator in executing the bankrupt boedel outside the boundaries of Indonesian jurisdiction, especially when it is collided with the jurisdiction of other countries so the need to revise - Bankruptcy. 3) The International Treaty can be used as a solution to solve the problem, some examples of international agreements on cross border insolvency are: a. Mutual Recognition and Mutual Enforcement of the Republic of Singapore and Malaysia; b. UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactmen; c. ASEAN Cross Border Insolvency Regulation. 3) Singapore with Indonesia has a similarity in adhering to the principle of universality in executing bankruptcy boedel beyond the limits of its jurisdiction. However, when it comes to the jurisdiction of other countries, Singapore has had a solution to this problem by bilateral agreements with Malaysia and has also ratified the UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/194/051804249 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 05 Jun 2018 01:53 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 04:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11378 |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (222kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (104kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (358kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (128kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (92kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (450kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (104kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |