MarwaJabalinna (2008) Profil Kinerja Badan Permusyawaratan Desa : Studi pada Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul dan Desa Jagung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Keluarnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, merupakan langkah yang tepat dari pemerintah pusat untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perlu diketahui bahwa Badan Perwakilan Desa sebutan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 cenderung bernuansa politis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya berbagai kasus yang terjadi di tataran desa antara Badan Perwakilan Desa dengan Kepala Desa, sehingga mengabaikan peran dan fungsi Badan Perwakilan Desa sendiri sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan melihat bagaimana kinerja BPD di kedua desa tersebut, apakah sudah mengalami peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya atau sebaliknya. Kemudian mengidentifikasi hal apa saja yang menyebabkan hasil kinerja BPD di desa Kayen Kidul berbeda dengan desa Jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD di desa Kayen Kidul dan desa Jagung tergolong baik. Hal ini terlihat dari hasil kerja di bidang pemerintahan yang meliputi pembentukan beberapa peraturan desa; kemudian di bidang pembangunan desa yang meliputi pembangunan irigasi dan jalan desa; dan di bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi keberhasilan dalam pengelolaan sapi IDT. Keberhasilan pada bidang-bidang ini tidak hanya kerja dari BPD semata tapi juga merupakan kerjasama dengan pemerintah desa setempat.Keberhasilan kinerja BPD dalam bidang-bidang tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah. Seperti keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana dan prasarana. Bagi pemerintah desa Kayen Kidul dan desa Jagung hendaknya dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana. Langkah yang dapat dipakai oleh pemerintah desa setempat adalah memberikan porsi atau sejumlah dana yang diambil dari pos anggaran desa. Kemudian BPD dapat mengaktifkan peran partisipasi masyarakat dalam berbagai musyawarah demi terciptanya prinsip good governance di tataran pemerintahan lokal, sehingga memberikan peluang kepada masyarakat desa setempat untuk menyalurkan masukan-masukan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2008/317/050802519 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 09 Sep 2008 09:24 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 04:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113713 |
Preview |
Text
050802519.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |