Nasir, Moch. Choirun (2018) Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Aset Daerah Berupa Batu Bulu Macan (Basaltic Glass) (Studi Di Kabupaten Lumajang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai hasil bumi dan pertambangan yang berbeda-beda. Hasil bumi dan juga pertambangan dapat menyumbang devisa untuk daerah dan juga negara. Sebagai sumber hukum tertinggi dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia adalah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal tersebut yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Bahan galian tambang merupakan salah satu kekayaan yang terkandung dalam bumi dan dalam air. Dalam bumi diartikan sebagai di permukaan atau di bawah bumi. Di dalam air diartikan berada di bawah air, yaitu di atas atau di bawah bumi yang berair (sungai, danau, laut, dan rawa), Oleh karena itu, pengertian bahan galian harus diartikan baik yang diperoleh dengan menggali maupun dengan cara-cara mengambil di bagian permukaan bumi termasuk permukaan bumi yang ada di bawah air. Permasalahan tambang yang terjadi di lumajang sendiri bukan hanya tentang penambangan liar batu bulu macan yang semakin tidak terkendali dan juga tentang kasus pertambangan liar batu bulu macan yang mengganggu area pabrik gula. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memberikan win-win solutions antara kedua belah pihak, baik untuk para penambang maupun pabrik gula jati roto. Pada kenyataannya ini aktifitas penambangan di kabupaten lumajang adalah 100% penambang illegal karena sama sekali tidak memiliki ijin, susahnya mengurusi ijin dan kurangnya sosialisasi terkiat dengan hukum di masyarakat membuat masyarakat enggan untuk mengurusi ijin pertambangan batu akik bulu macan ini.
English Abstract
Indonesia is a country rich in natural resources. Each region in Indonesia has different crops and mining. Crops as well as mining can contribute foreign exchange to regions as well as countries. As the highest legal source in the management and exploitation of natural resources in Indonesia is article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. In that article which reads "The earth and water and natural resources contained therein are controlled by the state and used For the greatest prosperity of the people ". Minerals and coal as natural resources contained in the earth is a non-renewable natural resource, its management needs to be done optimally, efficiently, transparently, sustainably and environmentally sound, and equitable in order to gain the maximum benefit for the people's prosperity in a sustainable manner. Minerals are one of the riches contained in the earth and in the water. In the earth is defined as on the surface or under the earth. In water is defined to be under water, ie above or below the watery earth (rivers, lakes, oceans and swamps), Therefore, the definition of minerals must be interpreted both obtained by digging and by means of taking in The surface of the earth including the surface of the earth that is under water. The mining problem that occurred in Lumajang itself is not just about illegal mining of tiger rocks that are getting out of control and also about the case of illegal mining of tiger fur which disturbs the sugar factory area. But more important is how the government provides win-win solutions between both parties, both for the miners and roto teak sugar factory. In fact, this mining activity in Lumajang district is 100% illegal miners because they have no permit, difficulty in handling permits and lack of socialization with the law in society makes people reluctant to take care of this tiger fur mining license.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/441/051804228 |
| Uncontrolled Keywords: | perlindungan hukum pemerintah daerah, kabupaten lumajang, aset daerahbatu bulu macan (basaltic glass). |
| Subjects: | 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.598 Laws, regulations, cases (Indonesia) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 04 Jun 2018 07:23 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 03:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11359 |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (455kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (820kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BАB V.pdf Download (329kB) | Preview |
Preview |
Text
BАB III.pdf Download (755kB) | Preview |
Preview |
Text
BАB IV.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DАFTАR PUSTАKА.pdf Download (458kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |