MohammadIqbal (2008) Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah : Kajian Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Dalam Melaksanakan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap sektor ketenagakerjaan. Data LIPI menyebutkan jumlah pengangguran setengah terbuka pada tahun 2004 telah mencapai 28,93 juta orang. Meningkatnya jumlah pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan saat ini, telah menjadikan kebanyakan masyarakat meyakini bahwa pilihan yang paling mudah dan aman bagi mereka untuk bekerja adalah dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tak heran, jika kemudian setiapkali diadakan rekrutmen PNS peminatnya selalu membeludak. Namun demikian, pemerintah tidak dapat secara sembarangan merekrut PNS meskipun minat masyarakat sangatlah besar. Dibutuhkan perencanaan kepegawaian yang baik melalui sebuah kebijakan untuk mendapatkan sumber daya aparatur yang profesional dan berkualitas sesuai kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai proses Pengadaan PNS dalam sebuah peraturan perundangan untuk menjamin obyektivitas dan hasil dalam proses rekrutmen, yakni melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2002 juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur keseluruhan proses mulai dari tahap perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Implementasi Kebijakan Pengadaan PNS mengandung resiko Policy Failure, yang disebabkan oleh Unsuccessful Implementation akibat kondisi Bad Execution, Bad Policy atau Bad Luck. Implementasi Pengadaan PNS sangat rentan terhadap Bad Execution, yang faktor penyebabnya adalah implementator sendiri. Oleh karena itu dalam skripsi ini, untuk lebih mempermudah pengkajian implementasi kebijakan, maka konsepsionalisasi dan operasionalisasi Pengadaan PNS akan dicoba dipelajari melalui penelusuran dan identifikasi terhadap proses-proses implementasi di lapangan beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Disamping itu, perlu juga dilakukan penelusuran terhadap variabel-variabel yang menjadi penentu suksesnya implementasi. Dalam hal ini, akan digunakan model implementasi George C. Edwards III yang salah satunya memberikan perhatian pada sikap implementator (disposisi) disamping variabel-variabel lainnya yang saling berhubungan. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pengadaan PNS Daerah di Kota Malang, yang meliputi variabel sukses implementasi yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, sikap pelaku kebijakan, dan struktur birokrasi, serta proses kegiatan Pengadaan PNS Kota Malang sendiri. Disamping itu, akan dijelaskan beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam implementasi kebijakan Pengadaan PNS Daerah di Kota Malang. Situs penelitian yang diambil adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang, mengingat BKD adalah badan yang mengurusi masalah kepegawaian disamping sebagai unit pelaksana di daerah yang juga bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pengadaan PNS di Kota Malang disamping Pejabat Pembina Kepegawaian. Adapun proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis data model interaktif dengan prosedur reduksi, penyajian dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian, terutama terhadap variabel-variabel sukses implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa kinerja implementasi kebijakan Pengadaan PNS di Kota Malang adalah cukup baik. Indikasinya adalah variabel sukses implementasi itu sendiri. Dalam hal komunikasi, transmisi informasi internal antar personel dalam tim berjalan dengan cukup lancar melalui koordinasi yang intensif sehingga konteks dan kontens kebijakan dapat dipahami pelaksana dengan baik. Namun, masih perlu adanya peningkatan jalinan komunikasi eksternal untuk menghindari distorsi komunikasi dengan masyarakat. Disposisi pelaku terutama ketaatan pelaku sangat dipengaruhi oleh faktor kontrol dan pengawasan dari pimpinan. Kondisi ini menuntut adanya struktur birokrasi yang tidak terlalu panjang, karena struktur Tim Pengadaan PNS yang terlalu panjang akan menyebabkan lemahnya pengawasan dari atas. Satu hal yang perlu dicermati oleh Pemkot Malang dan Tim Pengadaan PNS adalah hambatan baik internal maupun eksternal yang dapat mengganggu kelancaran proses implementasi kebijakan. Pemkot Malang perlu memberikan perhatian lebih pada sejumlah persoalan klasik dalam setiap implementasi kebijakan Pengadaan PNS yakni masalah budaya KKN dan percaloan yang telah demikian kronis di negara ini, disamping keterbatasan sumberdaya finansial. Selain itu, re-formulasi kebijakan yang ada saat ini tampaknya juga diperlukan mengingat kebijakan yang ada masih dinilai sentralistis.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2008/177/050801524 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 31 Jul 2008 09:44 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 09:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113574 |
Preview |
Text
050801524.pdf Download (13MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |