Shoviah (2008) Analisis Domain Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Liquifield Petroleum Gas (Elpiji) (Studi Pada Masyarakat Dan Provider Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Malang),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji yang dianggap sebagai salah satu langkah solutif dalam menghemat anggaran negara ternyata telah melahirkan respon kurang mendukung dari sebagian besar masyarakat dan pihak provider (agen) wilayah Malang akibat ketidaksiapan dalam mengalihkan penggunaan minyak tanah ke elpiji. Perlu kajian mendalam mengenai perspektif dan respon masyarakat serta kesiapan para agen minyak tanah yang terkena dampak paling nyata dari kebijakan tersebut, agar nantinya dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan agar implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji bisa berjalan dengan sukses atau setidaknya hambatan yang memicu kegagalan kebijakan dapat diminimalisir. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis respon masyarakat pengguna minyak tanah, elpiji dan kayu bakar, dan kesiapan provider menyangkut Pemkot Malang, Hiswana Migas serta para pemilik pangkalan minyak tanah di kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Malang sehubungan dengan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sedang teknik analisis yang digunakan yaitu analisis domain menyangkut masyarakat dan provider sebagai salah satu pihak terpenting dari kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji. Dari hasil penelitian, ketidaksiapan masyarakat muncul karena ketidakpahaman tentang elpiji serta perbedaan persepsi dengan policy makers, sedang dari pihak provider masih terdapat permasalahan terutama ketidaksesuaian kemampuan modal dan kelancaran penjualan elpiji sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Sebuah pertentangan berpeluang muncul karena pilihan menggunakan bahan bakar merupakan pilihan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan rasional. Pemahaman mendasar mengenai kemampuan serta permasalahan provider menjadi prakondisi yang turut menentukan kesuksesan atau kegagalan kebijakan, yang terjadi permasalahan dari pihak yang terkena dampak dari kebijakan konversi hanya dibicarakan oleh pemerintah tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat dan provider sebagai stakeholders utama yang ikut menentukan proses pengambilan keputusan. Saran yang diberikan yaitu 1) Sosialisasi yang dilakukan Pertamina disertai dengan proses public hearing 2) Pemerintah seyogyanya tidak menarik pasokan minyak tanah dari masyarakat ketika konversi telah berjalan. Namun, menjadikan elpiji tiga kilo sebagai alternatif bahan bakar selain minyak tanah 3) Penyerahan wewenang resmi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk turut melakukan persiapan secara aktif terhadap implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji sehingga dapat mampu memahami dan menyusun strategi implementasi yang sesuai dengan karakteristik didaerahnya. 4) Evaluasi hendaknya dilakukan secara terus menerus oleh berbagai pihak agar mengarah pada kebijakan yang berorientasi pada pembelajaran (Policy Oriented Learning).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2008/14/050800433 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 26 Feb 2008 15:17 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 07:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113536 |
Preview |
Text
050800433.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |