SitiNovitaRahmawati (2008) Analisis Peran Wanita Di Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Partisipasi Dalam Rangka Good Governance : Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan atas dasar semakin banyaknya masalah-masalah atau isu-isu yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam pemerintahan tentang partisipasi wanita atau yang sering disebut kesetaraan gender. Dalam negara yang menganut sistem nilai patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan wanita untuk berpartisipasi dalam pemerintahan relatif terbatasi karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan wanita, yang cenderung bias kearah membatasi peran wanita pada urusan rumah tangga. Persoalan gender merupakan sebuah persoalan masyarakat yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam setiap upaya untuk melakukan suatu perubahan. Pemerintahan yang diselenggarakan di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah mengarah pada prinsip Good Governance. Di dalam prinsip Good Governance terdapat prinsip yang berkaitan dengan masalah gender yaitu kesetaraan. Dimana semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berprinsip Good Governance tersirat adanya usaha yang mengikutsertakan peran wanita dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini memfokuskan pada masalah: Bagaimana peran dan kedudukan wanita dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk. Bagaimana Strategi dan hambatan dalam meningkatkan peran wanita dalam pemerintahan di Kabupaten Nganjuk. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Dalam institusi di pemerintahan Kabupaten Nganjuk, keterlibatan wanita dalam pengambilan kebijakan publik masih sebatas pada keikutsertaannya sebagai anggota yang dikonsultasikan, tetapi tidak mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi substansi materi setiap kebijakan yang hendak dilahirkan. Menunjukkan juga angka buta huruf wanita yang tinggi, dan masih sedikitnya wanita yang duduk dalam jabatan penting di pemerintahan daerah Kabupaten Nganjuk. Dengan diangkatnya wanita sebagai kepala daerah atau Bupati, ternyata hal ini tidak begitu saja menjamin bahwa pemerintahan yang dijalankan berdasarkan perspekif gender. Masih perlu banyak yang harus diperhatikan terkait dengan keterwakilan wanita dalam pemerintahan daerah yang terkait dengan pencapaian prinsip Good Governance. Tidak hanya melihat pada keterwakilan di satu bidang, namun lebih kepada semua bidang. Dan akhirnya kesenjangan gender ternyata masih ada khususnya berkaiatan dengan penempatan jabatan-jabatan tertentu dalam suatu pemerintahan daerah. Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah: Perlu ada sistem keterwakilan yang representatif dari kelompok wanita dalam institusi politik, baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Adanya peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Nganjuk dalam melibatkan peran wanita di pemerintahan daerah. Perubahan sistem dalam Kabupaten Nganjuk menjadi sistem yang berperspektif keadilan, agar mampu terwujudnya tata nilai serta moralitas yang seimbang dengan membuat suatu kebijakan yang benar-benar menyiratkan partisipasi wanita di berbagai bidang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2008/108/050800988 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 31 Mar 2008 09:34 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 05:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113505 |
Preview |
Text
050800988.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |