NurAuliya (2008) Analisis Kebijakan Mitigasi Bencana : Studi Kasus Dampak Sosial Semburan Lumpur Panas Warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur.,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Adanya bencana semburan lumpur panas di wilayah kecamatan Porong dan sekitarnya, menyebabkan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mitigasi yang dituangkan dalam Perpres No.14 tahun 2007 yang mengatur masalah penanganan bencana semburan lumpur panas ini. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala di dalamnya, dikarenakan masih adanya warga terdampak yang menolak skema pembayaran yang telah diatur. Hal ini makin menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang peran negara dalam proses penanganan dampak sosial dari bencana lumpur panas ini bila dikaitkan dengan tanggung jawab negara sebagai aktor politik yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warga negaranya, agar implementasi kebijakan mitigasi tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis secara kritis tentang dampak sosial bencana lumpur panas yang dirasakan oleh khususnya warga desa Renokenongo, kebijakan mitigasi bencana dari pemerintah dalam mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengatasi kasus lumpur panas ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sedang teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Dari hasil penelitian, dampak sosial yang dirasakan oleh para pengungsi selama di pengungsian sebagai akibat penolakan yang dilakukan adalah karena para pengungsi tersebut tidak ingin mengontrak seperti yang diatur dalam Perpres No.14 tahun 2007. Para pengungsi tersebut lebih memilih tinggal dalam keterbatasan fasilitas di pengungsian daripada harus menerima skema pembayaran yang telah diatur tersebut, yaitu terbatas masalah sandang, pangan, maupun papannya. Penolakan yang ada dalam masyarakat pengungsi Pasar Baru Porong sebagai reaksi atas pertentangan implementasi kebijakan tersebut, terjadi karena kebijakan penanganan bencana lumpur panas hanya dibicarakan oleh pemerintah tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat sebagai stakeholders utama yang seharusnya ikut menentukan proses pengambilan keputusan. Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah 1) Dalam menangani warga yang tergabung dalam PAGAR REKONTRAK (Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak) tersebut, pemerintah seharusnya tetap memperhatikan kesinambungan hidup mereka di pengungsian, terutama masalah kesehatan dan kelangsungan pendidikan dari anak-anak para pengungsi; 2) Bagi Pemerintah Pusat, konsep teori ACF akan menawarkan perumusan kebijakan dengan tetap memperhatikan kelompok-kelompok kepentingan yang berkepentingan terhadap kebijakan yang dikaji; 3) Evaluasi terhadap implementasi suatu kebijakan tertentu, seharusnya tetap dilakukan walaupun kebijakan ini telah diimplementasikan kepada masyarakat, sehingga dalam hal ini, konsep teori ACF dan pendekatan kelembagaan akan berjalan secara sinkron.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2008/104/050800965 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 25 Mar 2008 10:08 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 05:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113500 |
Preview |
Text
050800965.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |