BennyPengaribuan (2007) Kemampuan Administratif Aparatur Desa dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) : studi pada Kantor Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang kemempuan administratif yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa dalam penyusunan APBDes serta faktor-faktor yang mendukung kemampuan administratif tersebut. Manfaat secara akademis dan praktis diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan terhadap hasil penyusunan APBDes, sebagai evaluasi untuk membantu kegiatan penelitian selanjutnya. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan dikantor Desa Mulyo Agung. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa serta perangkatnya dan staf kantor Desa Mulyo Agung, dan sumber data sekunder yang berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh kantor desa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan interview, observasi non partisipatif dan dokumentasi. Analisa data dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan Penelitian menunjukan bahwa penyusunan APBDes pada desa objek penelitian yang pelaksanaan mengenai penyusunan belum sesuai dengan rencana yang diharapkan. Hal ini ditunjukan pada lemahnya kemampuan dalam penyusunan APBDes, merealisasikan pencapaian tujuan sesuai dengan target yang ditetapkan, menentukan skala prioritas serta lemahnya kemampuan dalam menyusun anggaran desa. Faktor-faktor yang mendukung kemampuan administratif aparat pemerintah desa dalam penyusunan APBDes di antaranya adalah pendidikan dan latihan, pembinaan yang terarah, terratur, kontinyu dan insentif serta masa kerja yang akan memberikan pengalaman aparat dalam menyelesaikan bidang pekerjaannya. Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk meningkatkan kemampuan administratif aparat supaya diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta tidak dilakukan secara terpusat di tingkat propinsi. Pembinaan berupa bimbingan pengarahan langsung ke lapangan yang disertai dengan penjelasan secara praktek dan sekaligus evaluasi terhadap pelaksaan tugas yang dilaksanakan. Untuk menambah pengalaman kerja maka aparat supaya mengikuti organisasi diliuar kantor. Pemerintah yang berwenang hendaknya juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu sehingga APBDes juga dapat berjalan secara tepat waktu. Dalam menetukan skala prioritas sebaiknya pemerintah juga memikirkan sarana atau fasilitas umum yang juga dapat mendatangkan income yang menambah penerimaan kas desa.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2007/373/050703223 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 13 Dec 2007 09:52 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 03:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113450 |
Preview |
Text
050703223.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |