Hakim, Firdaus Ibnu (2018) Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Dalam Penggunaan Dana Desa(Studi Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penyelenggara negara adalah pemimpin, pengemban amanah yang diberikan oleh rakyatnya dan amanah yang diberikan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Selanjutnya masyarakat manusia yang ada mengadakan perjanjian dengan seorang atau sekelompok orang atau badan yang diberikan kekuasaan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak, yaitu rakyat dan orang atau kelompok orang atau badan yang diberi kekuasaan/mandat untuk menjalakan kekuasaan atas nama rakyat, perjanjian itu melahirkan pemerintah. Pembangunan Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan Kepala Desa berharap dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mendukung penyeleggaraan pemerintah desa di Desa Sumberejo. Kepala Desa membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 yang berisi : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.” Atas apa yang ada didalam isi Undang-Undang Desa tersebut Kepala Desa harus mampu memberikan kebijakan-kebijakan demi kepentingan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Terkait dengan pemaparan di atas dan menurut penulis, Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri merupakan salah satu Desa di Kabupaten Kediri yang mendapatkan Alokasi Dana Desa terbesar. Kepala Desa yang membuat kebijakan-kebijakan yang mengutamakan pembangunan desa yang secara terlihat menigkatkan taraf kehidupan masyarakat yang menggerakkan perekonomian Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Pembangunan Desa yang merupakan aspirasi dan dilihat dari segi kebutuhan masyarakat yang diajukan kepada Kepala Desa dengan mempertimbangkan fungsi serta kegunaan pembangunan tersebut. Namun pada kenyataannya perolehan Alokasi Dana Desa mengalami penurunan yang berakibat terhadap pembangunan yang sedang Desa laksanakan, sehingga Kepala Desa harus bisa memanfaatkan Dana Desa yang terbatas tersebut untuk pembangunan Desa diantara banyak pilihan pembangunan yang harus dilakukan dengan keterbatasan Dana Desa.
English Abstract
State actors are categorised as a leader, mandate executor, and the mandate from the society will require liability. Furthermore, the society will need to make an agreement with a person or a group of people or an organsiation that is/are given a power under particular conditions that have to be respected and obeyed by the two parties: people and a man/a group of people/organisation to execute the power on behalf of his/her people. This agreement is where government is formed. Village development is aimed to fix the conditions and the standard of living of the people. In its execution of the governance, a village head is assisted by village apparatus. Through training and monitoring from a village head, it is expected that the welfare of the people is improved and this effort could support the village governance in Sumberejo village. The village head makes policies aimed to develop the village which is intended to enhance the welfare of the people and village empowerment as regulated in Law of Village Number 6 of 2014 Article 26 stating “A village head is responsible to run the village governance, carry out the development of village, improve community activities in a village, and a village head is also responsible for village empowerment.” Therefore, it is concluded that a village head must be capable of making policies for the sake of the interests of village governance and the people. Moreover, the author also concludes that Sumberejo Village of district of Ngasem, Regency of Kediri is one of the villages in Kediri to receive the biggest fund. Through the policies made, a village head should be able to help his people develop their village, live a better standard of living, achieve better economic condition for the whole village of Sumberejo in Kediri. Village development is part of aspiration in which the function and importance of the development also needs to be taken into account. However, in reality, the fund allocated in the village is reduced, affecting the phase of the development of the village that is in progress, so that the village head should be able to wisely spend the allocated money for the development of the village.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2017/435/051804222 |
Uncontrolled Keywords: | - |
Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Sugeng Moelyono |
Date Deposited: | 04 Jun 2018 06:38 |
Last Modified: | 23 Oct 2021 03:26 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11344 |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (350kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (144kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (247kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (702kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (128kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (855kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |