IntanZulaichaPermatasari (2007) Fungsi Koordinasi Antar Institusi Pemerintahan Sebagai Upaya Mewujudkan Kualitas Pelayanan Prima : Studi Pada Penyelenggaraan Pra Pemberangkatan Jamaah Ibadah Haji Di Kabupaten Tulungagung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kebijakan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 memberikan keleluasaan kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian daerah otonom memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui penerapan azas pembantuan. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan ibadah haji sebagai bagian urusan agama yang melibatkan institusi pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian mencakup: mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pra pemberangkatan jamaah haji. Substansi koordinasi Kantor Departemen Agama dengan institusi pemerintahan daerah dan kendala yang dihadapi dalam koordinasi penyelenggaraan kegiatan pra pemberangkatan jamaah haji baik secara internal maupun secara eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi antar institusi pemerintahan pada penyelenggaraan kegiatan pra pemberangkatan jamaah haji di Kabupaten Tulungagung bersifat horisontal dan bersifat vertikal. Koordinasi horisontal tampak pada proses koordinasi yang terjalin antar institusi pemerintahan sedangkan bentuk koordinasi vertikal tampak pada pertanggungjawaban aparat pelaksana kegiatan penyelenggaraan ibadah haji kepada Pemerintah Pusat (pihak Kakanwil). Substansi koordinasi antara Kantor Departemen Agama dengan institusi pemerintahan daerah didasarkan pada prosedur yang melekat pada tugas pokok masing-masing institusi. Adapun pelaksanaan fungsi koordinasi antar institusi pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kualitas pelayanan prima dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, pelaksanaan upaya mewujudkan kualitas pelayanan prima masih ditemui adanya pihak-pihak yang merasa belum puas terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Hendaknya dalam memilih pihak penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan pedoman pelayanan publik serta dapat pula memilih pihak penyelenggara publik yang tepat. Hal ini bertujuan agar kedepannya masyarakat sebagai pihak pengguna jasa pelayanan publik akan mendapatkan kenyamanan dan kepuasan. Pola perekrutan petugas haji hendaknya lebih selektif. Petugas haji yang penuh ikhlas dan bersedia melayani jamaah dengan baik, handal, profesional, berdedikasi, amanah dan berakhlak karimah. Selanjutnya pihak terkait hendaknya mengadakan sosialisasi prosedur sedini mungkin untuk menghindari adanya ketidakpahaman terhadap prosedur/ tata cara haji yang dialami oleh calon jamaah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2007/147/050701536 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 18 Jul 2007 00:00 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 00:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113351 |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I__sampai__BAB_V.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA_dan__LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
RINGKASAN_dan__DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |