DunikNurmasari (2007) Evaluasi kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Banyuwangi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam era otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyat dan agar pelayanan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah harus dibuktikan dengan adanya perbaikan nyata dalam kehidupan rakyat. Dengan demikian, otonomi daerah ini hendaknya juga tidak berhenti hanya dalam bentuk pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pada gilirannya pemerintah daerah secara bertahap harus menyerahkan. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari retribusi daerah. Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Jawa Timur. Pantai timur Banyuwangi (Selat Bali) merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Sektor perikanan laut masih menjadi andalan pendapatan Kabupaten Banyuwangi selama ini. Dengan sektor perikanan yang berpotensial, Oleh karenanya melalui sektor Perikanan dan Kelautan Pendapatan Asli Daerah diharapkan bisa ditingkatkan yaitu melalui retribusi sektor perikanan. Retribusi sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sumber pendapatan yang berpotensi yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan retribusi daerah maupuin Pendapatan Asli Daerah akan tetapi pada tahun 2004-2006 realisasi retribusi perikanan dan kelautan selalu mengalami penurunan, salah satu penyebabnya adalah Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 mengenai pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang pajak dan retribusi daerah, sebanyak 19 jenis pajak daerah dan 54 jenis retribusi daerah dicabut. Salah satunya adalah retribusi sektor yang berasal dari perikanan dan kelautan yaitu retribusi tempat pelelangan ikan dan retribusi pengujian mutu hasil perikanan, Meskipun pencabutan Retribusi sektor Perikanan hanya diberlakukan untuk Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan saja tapi berpengaruh juga pada pelaksanaan Retribusi sektor Perikanan lainnya. Sehingga, perlunya dilakukan sebuah Evaluasi Kebijakan Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi mengenai retribusi sektor perikanan dan kelautan. Maka dari itu tujuan penelitian ini antara lain Mendeskripsikan kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan dalam rangka pengembangan sektor perikanan dan Kelautan, Mengetahui kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Mengetahui terjadinya fluktuasi kontribusi sektor perikanan dan kelautan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian yang mengambil lokasi di Kabupaten Banyuwangi ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan konsep dari penelitian ini adalah evaluasi kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi mengenai retribusi sektor perikanan dan kelautan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Evaluasi Kebijakan meliputi 3 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap purna pelaksanaan. Konsep penelitian ini juga meliputi Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi , Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Fluktuasi Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya kontribusi sektor perikanan dan kelautan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sudah memberikan kontribusi yang positif bagi daerah meskipun pada kenyataannya konstribusi sektor perikanan dan kelautan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat lebih ditingkatkan lagi, yaitu dengan mengusahakan agar faktor penghambat dalam pelaksanaan retribusi sektor perikanan dan kelautan tidak terjadi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan retribusi sektor perikanan dan kelautan antara lain : Adanya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak dan Retribusi Daerah . , Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban mereka dalam membayar retribusi sektor perikanan dan kelautan, Kurang tegasnya aparat dalam pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar ketentuan mengenai retribusi sektor perikanan dan kelautan, kurangnya petugas yang bertugas di lapangan, kurang lengkapnya fasilitas, Kurang adanya koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait. Beberapa faktor penghambat tersebut mengakibatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor perikanan dan kelautan mengalami penurunan dari tahun 2004 sampai 2006, sedangkan faktor pendukung pelaksanaaan dari pelaksanaan retribusi sektor perikanan dan kelautan adalah peraturan yang telah ada. Tetapi peraturan yang telah ada masih belum dilaksanakan dengan baik seperti sanksi-sanksi yang tetapkan dalam peraturan tersebut dalam kenyataanya masih belum diterapkan dengan baik oleh petugas. Upaya-upaya yang harus dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan dalam pelaksanaan kebijakan mengenai retribusi sektor perikanan dan kelautan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain: Sosialisasi mengenai retribusi sektor perikanan dan kelautan perlu ditingkatkan, pengawasan pelaksanaan retribusi sektor perikanan dan kelautan di lapangan maupun proses administrastif perlu lebih diintensifkan, Penambahan terhadap fasilitas untuk menunjang proses pelaksanaan retribusi sektor perikanan dan kelautan, penambahan petugas yang ada dilapangan, serta Dinas Perikanan dan Kelautan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan retribusi sektor perikanan dan kelautan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2007/130/050701366 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 07 Jun 2007 00:00 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 00:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113349 |
Preview |
Text
050701366.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |