FarahArifah (2007) Peranan Pemerintah Daerah dalam menata keserasian Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Seiring dengan perkembangan Kota Malang yang aktivitas penduduknya terus meningkat terdapat golongan ekonomi lemah yang berusaha di sektor perdagangan, mereka disebut pedagang kaki lima (PKL). Kondisi PKL di Kota Malang terkesan kumuh dan kurang tertib sehingga menimbulkan kesemrawutan. Pemerintah kota berupaya untuk melakukan penataan dengan menyediakan tempat usaha yang memiliki keserasian dengan RTRW dan RDTRK Kota Malang termasuk di Kecamatan Klojen yang terletak di pusat kota dan memiliki jumlah PKL terbesar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan pemerintah kota dalam menata keserasian tempat usaha pedagang kaki lima, apakah penataan tempat usaha pedagang kaki lima yang dilakukan sudah sesuai dengan RTRW Kota Malang, serta apakah penataan tempat usaha pedagang kaki lima di Kota Malang sudah mampu mengakomodasi beberapa kepentingan dari berbagai elemen masyarakat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Pemerintah Kota Malang dalam menata keserasian tempat usaha pedagang kaki lima dengan RTRW Kota Malang hingga dampaknya bagi kesejahteraan berbagai elemen masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian di atas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Malang dalam menata PKL adalah dengan menyediakan tempat usaha bagi PKL yang sesuai dengan RTRW Kota Malang. Dalam upaya menyediakan tempat usaha tersebut Pemerintah Kota Malang melakukan pendataan dan pemetaan serta relokasi dan pembatasan waktu berjualan untuk PKL yang berada di pusat kota. Namun upaya tersebut terhambat oleh semakin banyak PKL baru yang bermunculan dan seringnya PKL berpindah-pindah lokasi berjualan. Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang juga tidak berjalan maksimal karena ternyata masih banyak PKL yang berjualan di luar tempat usaha yang telah ditentukan dengan alasan jauh dari keramaian. Lokasi tempat usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemkot Malang belum memiliki keserasian dengan RTRW Kota Malang dan RDTRK Kota Malang. Ketidakserasian ini terlihat dari upaya Pemkot Malang yang memfokuskan penataan pada PKL-PKL yang berlokasi di pusat Kota Malang yaitu Kecamatan Klojen, hal ini tidak sesuai dengan RTRW Kota Malang karena dalam RTRW Kota Malang tahun 2001-2011 untuk pengembangan PKL diarahkan pada setiap pengembangan pusat-pusat pelayanan di Kota Malang selain di pusat Kota.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2007/050702499 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 14 Sep 2007 00:00 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 14:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113282 |
Preview |
Text
050702499.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |