Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja : studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang

MochFaizin (2006) Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja : studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Upah Minimum Kota selanjutnya disebut UMK adalah standarisasi terhadap jumlah upah yang harus diterapkan di setiap perusahaan dimana perusahaan tersebut melakukan produksinya, dalam proses penentuan UMK ditentukan dalam Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah, yang selanjutnya menjadi kesepakatan bersama untuk dilaksanakan. Jumlah UMK pada tahun 2005 yang diterapkan di Kota Malang sebesar Rp. 575.300,- yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang memperkerjakan buruh/pekerja, namun dalam prakteknya ketentuan ini masih sering dilanggar oleh pihak perusahaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan UMK, adalah salah satu kewenangan dari pemerintah dengan fungsi yang diperankan oleh Dinas Ketenagakerjaan melalui para Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan yang selanjutnya didukung dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagaan Terpadu, yang didalamnya memberikan hak dan tanggung jawab kepada setiap pegawai pengawas untuk melakukan pengawasan. Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan studi yang dilakukan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan di Kota Malang. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dalam ketenagakerjaan secara umum dan pelaksanaan UMK pada khususnya. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara langsung, tidak langsung, preventif, maupun secara represif. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke tempat (perusahaan) tempat pekerja/buruh melakukan pekerjaannya, pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari berkas-berkas laporan ketenagakerjaan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan langkahh yang tepat dalam proses pengawasan, pengawasan preventif dilakukan dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman kepada pekerja dan pengusaha terhadap pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan pengawasan represif dilakukan apabila terjadi tindak pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan dan ketentuan ketenagakerjaan. Tindakan represif tersebut dilakukan dengan menerbitkan Nota Pemeriksaan I sampai III dan jika masih melakukan pelanggaran serupa maka dikeluarkanlah Berita Acara Pemeriksanaan untuk diajukan ke Pengadilan Negeri. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan UMK yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang secara langsung memiliki peranan terhadap terlaksanannya ketentuan UMK yang merupakan kebutuhan pokok setiap pekerja yang ada di Kota Malang, namun dalam pelaksanannya tidak sedikit hambatan dan faktor yang memperlambat proses pengawasan tersebut. hambatan tersebut tidak terlepas dari pihak-pihak yang terkait di dalam bidang ketenagakerjaan, baik pihak Dinas sendiri dengan para Pegawai Pengawasnya, pihak pengusaha, maupun pihak pekerja. Kendala juga muncul dari suprastrukur pelengkap peraturan ketenagakerjaan antara lain mekanisme pengadaan pegawai pengawas, keterlibatan pengusaha dan pekerja/buruh dan serikat buruh dalam pelaksanaan pengawasn ketenagakerjaan secara umum maupun pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan UMK pada khususnya. Penegakan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan khususnya dalam pelaksanaan ketentuan UMK merupakan merupakan salah satu pokok dalam usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, namun masih banyak variabel yang lain selain dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan UMK, hal tersebut antara lain adalah mengenai jumlah UMK yang menjadi pokok yang harus dilaksanakan juga memerlukan banyak kajian apakah telah mampu memenuhi kebutuhan hidup dari setiap pekerja dan keluarganya.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2006/367/050602384
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 11 Nov 2008 10:43
Last Modified: 22 Oct 2021 11:49
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113072
[thumbnail of 050602384.pdf]
Preview
Text
050602384.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item