DeddyChristiantoGiawa, Jeshimob (2017) Pengakhiran Perjanjian Berdasarkan Pasal 18 Huruf H Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Yang Tidak Diatur Dalam Vienna Conventionon The Law Of Treaties 1969. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Pengakhiran Perjanjian Berdasarkan Pasal 18 Huruf H Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang Tidak Diatur dalam Vienna Convention on the law of Treaties 1969, pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan dalam Konvensi 1969 yang menegaskan bahwa pada dalam suatu perjanjian internasional setiap negara tidak dapat menjadikan hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar untuk tidak melaksanakan perjanjjian internasional. Namun ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 khususnya dalam pasal 18 huruf h menyatakan bahwa indonesia dapat mengakhiri suatu perjanjian internasional jika terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah ketentuan berakhirnya perjanjian internasional berdasarkan pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sesuai dengan Kovensi WINA 1969 ?(2)Apakah indonesia dapat mengakhiri suatu perjanjian internasional dengan dasar pasal 18 huruf h Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran untuk mengetahui arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dalam undang-undang, intepretasi ini di gunakan mengingat objek dari penulisan ini adalah salah satu bunyi pasal 18 huruf h dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan interpretasi sistematis cara penafsiran dengan jalan menghubungkan dengan peraturan-perundang-undangan lain dengan tidak menyimpang dari sistem perundang-undangan. penulis menghubungkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, yang selanjutnya penulis jadikan sebagau rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat konflik norma antara hukum nasional dengan hukum internasional, pada prinsipnya menjadi hal lumrah jika suatu hukum nasional berbeda dengan hukum internasional namun bagaimana aturan subtantif yang diatur dalam hukum nasional yang harusnya menjadi bagian dari aturan atau tunduk dalam praktek atau terhadap hukum internasional, hal ini kemudian yang menurut penulis undang-undang no 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional tidak sesuai dengan konvensi wina 1969. Pendapat tidak sesuai oleh penulis didasarkan pada ketentuan dalam pasal 18 huruf h menyatakan bahwa indonesia dapat mengakhiri perjanjian internasional jika terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional yang dalam penjelasannya sendiri tidak memberikan batasan secara tegas karena ketentuan seperti demikian dapat digunakan sebagai celah untuk dapat mengkhiri perjanjian internasional dengan tidak bertanggung jawab oleh pihak tertentu, pada prinsipnya ketentuan mengenai berakhirnya suatu perjanjian internasional tunduk pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional atau disebut dengan asas Pacta sunt servanda dan juga disertai itikad baik good faith untuk melaksanakannya dan jika kemudian tidak diatur maka mengikuti ketentuan dalam Konvensi Wina 1969. Namun pada prinsipnya setiap negara dapat mengakhiri tentunya suatu perjanjian internasional dengan alasan tentunya kepentingan nasiona namun tidak secara otomatis, terdapat pertimbangan seperti alasan kepentingan nasional tersebut haruslah alasan yang objektif dan bukan subjektif.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/86/051704375 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 341 Law of nations |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 15 Jun 2017 09:57 |
| Last Modified: | 07 Jan 2021 07:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112993 |
Actions (login required)
 |
View Item |