Sitorus, FirmanParendaHasudungan (2017) Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST DAN NOMOR 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Terkait Dengan Upaya Pengembalian Hasil Kejahatan Koru. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan disparitas pemidanaan dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 02/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dan NOMOR 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST terkait dengan upaya pengembalian hasil kejahatan korupsi ke negara. Latar belakang permasalahan ini yaitu pada putusan dengan terdakwa Nyoman terdapat kejanggalan dan ketidaksesuaian terutama terkait permasalahan pembebanan hukuman uang pengganti untuk dikembalikan kepada kas negara. Putusan kedua dengan terdakwa Imam dijadikan pembanding karena memiliki perbedaan yang signifikan atau disparitas pemidanaan yang terkait dengan hukuman uang pengganti, padahal pasal yang diputus bersalah bagi kedua terdakwa ini adalah sama yakni pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yang pertama apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dan Nomor 62/PID.SUSTPK/ 2015/PN.JKT.PST yang menyebabkan disparitas? Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimanakah kebijakan hukum pidana untuk menyelesaikan terjadinya disparitas perkara tindak pidana korupsi khususnya ganti kerugian? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendeketan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis intepretasi gramatikal dan interetasi sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penyebab disparitas pemidanaan yaitu dalam putusan terdakwa Nyoman hakim tidak sependapat mengenai unsur kesengajaan dan merugikan negara namun sepakat tidak membebankan pembayaran uang pengganti karena terdakwa tidak menikmati hasil korupsi. Pada putusan dengan terdakwa Imam segala kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa maka hakim sepakat berpendapat bahwa sudah sepantasnya dibebani pembayaran uang pengganti kepada terdakwa untuk mengembalikan harta hasil kejahatan korupsi ke kas negara. Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa untuk menangani permasalahan disparitas maka diperlukan ketelitian dan suatu standar mengenai kriteria pengenaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yaitu dengan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai pedoman pemidanaan terkait dengan hukuman uang pengganti.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/78/051704263 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Yusuf Dwi N. |
| Date Deposited: | 12 Jun 2017 12:56 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 10:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112984 |
Preview |
Text
ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
HALAMAN_PENGESAHAN_FIRMAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |