Apriliah, Miftakhurrokhmah (2017) Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Ma Nomor 385 K/Ag/2009). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat Pembatalan Perkawinan (Fasakh) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia(Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009). Pilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan perkawinan di masa sekarang ini yang sedang marak terjadi adalah kasus poligami Illegal / poligami tanpa adanya izin isteri maupun dari pengadilan. Padahal untuk masalah poligami tersebut telah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kenyataan dalam masyarakat masih seringkali menjumpai pelaksanaan poligami tidak sesuai yang diharapkan, khususnya dalam memperoleh izin dari isteri pertama, bagi pelaku poligami berdalih bahwa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW yang juga melakukan poligami. Menurut hukum positif di Indonesia bagi suami yang akan melakukan poligami harus mendapat izin dari pengadilan termasuk izin isteri di dalamnya. Poligami yang dilakukan tanpa izin ini tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, terutama isteri sah dari perkawinan sebelumnya. Untuk itu isteri sahnya diberi hak mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Agar tidak terjadi salah pengertian mengenai masalah poligami dan pembatalan perkawinan dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia, maka penulis menganalisis dan meninjau dari kedua sistem hukum tersebut agar jelas kaitannya satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pembatalan perkawinan (fasakh) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana analisis dan dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum dari Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009 dibandingkan dengan putusan pada peradilan tingkat sebelumnya yaitu putusan Nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA dan putusan Nomor 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby tentang pembatalan perkawinan (fasakh) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia?. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi/ penafsiran sistematis. Analisis data yang digunakan untuk menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa menurut hukum islam/fiqh klasik, menganggap poligami tanpa izin tersebut tidak menjadi alasan fasakh. Menurut hukum islam/ fiqh kontemporer ini, apabila ada poligami tanpa izin dari isteri maka poligami tersebut dapat di-fasakhmelalui hakim tentunya dengan mempertimbangkan alasan-alasan lainnya.Hukum positif di Indonesia mengatur secara jelas didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Memang terdapat perbedaan pengaturan mengenai pembatalan perkawinan atau fasakh dengan alasan poligami tanpa izin dalam hukum islam/ fiqh dengan hukum positif khususnya dengan hukum islam/ fiqh klasik, namun hal tersebut tidak bertentangan. Karena pada prinsipnya kedua hukum tersebut tetap sama dan selaras, karena hukum positif masih berpegang pada hukum islam dan juga merupakan adopsi dari hukum islam khususnya fiqh kontemporer. Analisis putusan nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA, nomor 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby and putusan MA 385K/ AG/2009 menghasilkan putusan yang berbeda-beda. Namun pada intinya menurut penulis, permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus tersebut seharusnya ditolak.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/64/051703926 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 05 Jun 2017 14:28 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 10:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112970 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
HALAMAN_JUDULCOVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
halaman_pengesahan.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |