PermataSari, Adinda (2017) Pengakuan Member Of The Family Serta Batasan Hukum Bagi Pejabat Konsuler Pada Perkawinan Sesama Jenis Berdasarkan Konvensi Wina 1963. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler telah menjelaskan bahwa pejabat konsuler memiliki hak kekebalan dan keistimewaan yang dimulai ketika mereka di berikan surat kepercayaan dari Negara pengirim ke Negara penerima dan di setujui oleh Negara penerima. Hak kekebalan dan keistimewaan juga di berikan kepada keluarga yang tinggal satu rumah dengan pejabat konsuler tetapi tidak semua hak kekebalan yang dimiliki pejabat konsuler sama dengan yang di berikan kepada keluarga. Dalam konvensi Wina 1963 tidak menjelaskan batasan bagi keluarga pejabat konsuler dan bagaimana jika pasangan pejabat konsuler tersebut ternyata sesama jenis yang sangat jelas bahwa Indonesia tidak melegalkan perkawinan sesama jenis. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode yuridis normatif dengan tujuan untuk memberikan batasan dari keluarga pejabat konsuler, sehingga dapat menemukan solusi berkaitan dengan pengakuan Indonesia terhadap pemberian hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pasangan sesama jenis bagi pejabat konsuler .Peneliti menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan peraturan hukum tertulis, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa member of the family menurut Konvensi Wina 1963, yang di maksud keluarga tidak hanya ada hubungan darah, perkawinan dan juga adopsi tetapi harus bertempat tinggal dengan pejabat konsuler. dan berkaitan dengan pengakuan, Indonesia tidak bisa memberikan pengakuan beserta hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pasangan sesama jenis dari pejabat konsuler karena hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan yang mengharuskan perkawinan dilakukan antara pria dan wanita. Indonesia sebagai Negara penerima mempunyai yurisdiksi sepenuhnya sebagai negara berdaulat untuk membuat peraturan perundang-undangannya sendiri yang mengikat secara hukum baik penduduknya sendiri ataupun yang tinggal di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang dibuatnya. Pasal 55 konvensi Wina 1963 juga menegaskan bahwa Negara pengirim harus menghormati hukum dan aturan dari Negara penerima yang menjadi tolak ukur selain Undang-undang perkawinan dalam penolakan dari Indonesia berupa tidak mengakui yang akhirnya juga tidak bisa memberikan hak kekebalan dan keistimewaan yang sama kepada pasangan sesama jenis pejabat konsuler.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/53/051703688 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 24 May 2017 09:13 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 10:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112958 |
Preview |
Text
051703688_SEKRIPSI_(Adinda_Wulandari).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |