Ramadhani, Hilman (2017) Tinjauan Yuridis Eksistensi Instrument Investor-State Dispute Settlemet (ISDS) Dalam Perjanjian Investasi Internasional (PII) (Perspektif Hukum Ekonomi Internasional Dan Al-Maslahah). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat mengenai permasalahan dari eksistensi ISDS dalam Perjanjian investasi internasional (PII) yang termuat di dalam Bilateral Investment Treaties (BITs) dari pandangan hukum ekonomi internasional dan pandangan syara‟ dengan memakai konsep al-maslahah. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh meningkatnya gugatan yang dilakukan oleh investor kepada negara tempat penanaman modal (host state) termasuk kepada indonesia sendiri di Fórum Arbitrase International secara langsung belakangan ini tanpa melalui prosedur exhaution of local remedies untuk meminta keterangan dari host state tersebut. Instrument ISDS yang memberikan kemampuan bagi investor untuk menggugat langsung tanpa melalui perwakilan diplomatik dianggap lancang dan melucuti kedaulatan host state dalam menjalankan kebijakan domestik di negaranya. Untuk mengupas permasalahan di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana eksistensi instrument Instrument Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam penanganan Sengketa Investasi Internasional dilihat dari Pranata Hukum Ekonomi Internasional?, (2) Apa urgensi kemunculan instrument ISDS dalam Perjanjian Investasi Internasional (PII)?, (3) Bagaimana tinjauan al-Maslahah melihat eksistensi ISDS dalam mengakomodasi berbagai kepentingan yang yang diametral (antara Investor-State)? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Peraturan Tertulis (Statute Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang penulis peroleh dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (library research) yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) di mana penulis akan mengkaji isi baik dari peraturan tertulis dari hukum ekonomi internasional (traktat, konvensi, dll) serta kitab-kitab fiqih dalam bidang muamalah. Selain itu, di sini penulis harus menetapkan hukum yang belum ada pembahasannya (rechvinding atau istinbath hukum) dengan output baik itu kritik ataupun apresiasi terhadap eksistensi ISDS ini. Hasil dari penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahawa cikal-bakal eksistensi instrumen ISDS telah melewati proses yang panjang semenjak pasca perang dunia kedua dengan diinisiasinya Havana Charter yang sama sekali gagal, sampai dengan kemunculannnya secara eksplisit pada PII yang dimuat dalam bentuk BIT seperti yang ada saat ini. Indonesia sendiri memiliki beberapa BITs yang memakai instrumen ISDS ini yang sekarang sedang ditinjau ulang xvii keberadaannya oleh Kemeterian Luar Negeri untuk diakhiri bagi yang tidak berjalan beriringan dengan kepentingan pembangunan investasi di dalam negeri. Untuk masalah urgensi dari intrumen ISDS ini pada dasarnya ibarat dua mata uang yang saling berkait yakni memiliki sisi positif dan sekaligus sisi negatif pada saat yang bersamaan. Sisi positif dengan keberadaan instrumen ini adalah akan sangat menjamin terhadap aset investor dari tindakan nasionalisasi ataupun ekspropriasi serta terdapatnya kepastian hukum untuk investor asing akan diperlakukan sesuai dengan standar internasional. Namun sisi lainnya, BITs yang mengandung instrument ISDS telah merugikan mereka baik secara ekonomi, pembangunan, bahkan dalam jalannya roda pemerintahan, akibat maraknya gugatan yang dibawa oleh investor kepada Forum Arbitrase Internasional tanpa meminta keterangan kepada pemerintah terkait terlebih dahulu. Permasalahan pokok yang muncul adalah tindakan ekses (excessive) dari inverstor dalam menggugat host state. Dalam banyak perjanjian investasi internasional (PII) dewasa ini yang seringkali dipersoalkan adalah Bilateral Investment Treaties (BITs) yang memuat instrumen ISDS di dalamnya yang memungkinkan investor menggugat negara host state secara langsung ke hadapan forum arbitrase internasional tanpa harus melalui perwakilan diplomatik negaranya. Selain itu, instrument ini memungkinkan Investor untuk tidak melewati tahap local exhaustion of local remedies untuk meminta konfirmasi atas tindakan negara host state terlebih dahulu yang dianggapnya merugikannya tersebut. Hal inilah yang membuat para pakar hukum internasional dan pembuat kebijakan di negara berkembang merasa perlu mengkaji ulang akan eksistensi instrumen ini karena bukannya mendapatkan keuntungan, malah mereka harus merugi karena berperkara forum arbitrase internasional sangatlah mahal. Terlebih lagi instrumen tersebut murni hanya untuk kepentingan investor, bukan untuk kepentingan host state, dibuktikan dengan semua gugatan yang masuk ke forum arbitrase diinisiasi oleh investor itu sendiri. Inilah yang perlu dilakukan telaah ulang dalam Hukum Ekonomi Internasional, karena instrument ISDS pada dasarnya memang sudah menyimpangi prinsip hukum internasional pada umumnya, yakni State-State Dispute Settlement (SSDS). Selain itu, instrumen ISDS juga mengabaikan exhaustion of local remedies sebagai penghormatan terhadap kedaulatan yudisial negara tuan rumah (host state). Pengkajian secara syar‟i pun juga diperlukan untuk mendudukan hukumnya mengingat banyaknya negara mayoritas muslim yang menjadi host state yang merasa dirugikan karna sifat berlebihan/ ekses (excessive) dari instumen ISDS dalam melindungi investor. Pengkajian ini sesuai dengan kaidah fiqih “ ” yang artinya “setiap yang melampaui batas (berlebihan) maka hukumnya berbalik kepada yang sebaliknya”. Instrumen ISDS yang tadinya bertujuan baik melindungi investor dari tindakan nasionalisasi/ ekspropriasi, dan tindakan merugikan lainnya, tetapi karena dibuat begitu berlebihan dalam memberikan keuntungan kepada investor, sehingga hukumnya pun menjadi berbalik. Namun apabila dengan memodifikasi instrumen ISDS agar dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dengan baik dan berimbang, maka hukumnyapun akan diperbolehkan dalam bidang muamalah.
English Abstract
This thesis, the author raised the existence of ISDS in International Investment Agreements (IIA) issue that contained in Bilateral Investment Treaties (BITS) from International Economic Law and Syaria by employing the concept of al-maslahah standpoints. Such theme option is backdropped by increasing the lawsuit made by investors to the country in which investment (host state) including Indonesia itself to the international arbitration forum directly lately without going through the exhaution of local remedies procedures to ask information from the host state. ISDS instrument that provides the ability for investors to sue directly without going through diplomatic representation is considered presumptuous due to they do not respect the sovereignty of the host state. Coping with the problems above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How does the existence of instrument Instrument Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in the handling of International Investment Disputes in International Economic Law perspective ?, (2) What is the urgency of instrument ISDS appearance in International Investment Agreements (IIA) ?, (3) How does the al-Maslahah examine the ISDS existence to accommodate the diametrically various interests (between Investor-State)? This paper is belong to normative juridical legal research by employing Conceptual Approach, Statute Approach, Historical Approach and the Comparative Approach. Primary legal materials, secondary, tertiary which authors obtained were collected by the method of literature study (library research) that is then, analyzed by using content analysis techniques (content analysis) in which the author will examine the content of both of the written rules of International Economic Law (treaties, conventions, etc.) as well as the classical books of islamic jurisprudence in the Muamalah aspect. Moreover, on the research the author must reveal that there has been no legal finding (rechvinding or istinbath of law) either criticism or appreciation output over the existence of the ISDS. The output of the study above, is the author can draw a conclusions that existence of ISDS instrument‟s forerunner, basically has gone through a long process since the post-Second World War which is initiated by Havana Charter initially where that is completely failed, and fast forward, it appears explicitly on IIA that contained in the BIT formulation as it is exist today. Indonesia itself has a few BITs that employing ISDS instrument on it which is recently being xix reviewed by the Indonesian Foreign Ministry to put an end for those which do not comply with the Indonesian investment interests over the spirit of country development. An urgency matter of ISDS instrument is basically like two aspect of things that is intertwined tighly which has a positive on one hand and a negative aspect on the other hand, at the same time. The positive side of the instrument‟s presence is, it will guarantee to the investor‟s assets either from expropriation or nationalization measures and there exist of legal certainty for foreign investors that they will be treated in accordance with international standards. But on he hand, BITs that contain the ISDS instrument it has been hurt them economically, developmental, and even in running governmental process, due to rampant lawsuit brought by the investor to the International Arbitration Forum without making inquiries to such government first. The main problem arises is an excessive action of inverstor in suing the host state. Nowaday, In many cases of International Investment Agreements (AII) is frequently questioning the Bilateral Investment Treaties (BITS), which contains an ISDS instrument that allows investors to sue the host states directly before international arbitration forum without having to go through a diplomatic representative of their country. In addition, this instrument allows investors skipping the exhaustion of local remedies process for asking confirmation first to the host state actions that is deemed harmful. This situation triggering the international legal experts and policy makers in developing countries feel that it is necessary to review the existence of this instrument, because instead of benefit, but they get lost due to litigating in international arbitration forum is very costly. Moreover, the instrument is purely for the benefit of investors and rarely accomadate the host state interests, it is proved by all of lawsuits that going into arbitration forum was initiated by the investors themselves. Accordingly, it need to be rethought in International Economic Law, because the instrument ISDS basically already deviating from the General Principles of International Law, namely State-State Dispute Settlement (SSDs). In addition, the instrument ISDS also skipping the exhaustion of local remedies as the manifestation of respect for the judicial sovereignty of the host state. Syaria assessment is also necessary to determining the applicable law, given that a lot of Muslim majority countries in the possitinon of host state who feel aggrieved because of excessive nature of ISDS instrument in protecting the investors. This assessment in accordance with the rules of Islamic jurisprudence adage goes "ضضض ضضض ضضضضض ضضض ض ضضضضضض ضض ضض " which means "any excessive, the law turned to the otherwise". Clearly, ISDS instruments that had been aimed at both protecting investors from either a total nationalization or expropriation, and other harmful actions, but because it is created excessively in delivering profits to investors, thus, the law was being otherwise. However, if it modified in order to accommodate the interests of both parties with good and balanced, then the rules will be allowed in the muamalah facet.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/50/051703535 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 27 Apr 2017 15:04 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 10:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112955 |
Preview |
Text
SKRIPSI_LENGKAP.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |