Pardana, INyomanAdi (2017) Efektivitas Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Efektivitas Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karenasebagai daerah tujuan pariwisata, penting bagi Kabupaten Badung untuk menjaga kebersihan lingkungannya agar bebas dari bahaya asap rokok. Walaupun sudah banyak dipasang tanda larangan merokok dan disediakan ruang khusus merokok, tetapi masih mudah ditemukan perokok yang merokok sembarangan termasuk di KTR. Padahal dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah jelas dikatakan bahwa setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung? (2) Apa hambatan dalam pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung dan bagaimana cara mengatasinya? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis campuran, yaitu suatu metode penelitian yang mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, diperoleh hasil bahwa Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokokbelum sepenuhnya efektif. Dari 5 faktor indikator efektivitas, hanya faktor fasilitas penunjang yang efektif, sedangkan faktor hukum, penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan belum efektif. Hambatan yang timbul seperti nominal denda masih ringan, kuantitas dan kualitas SDM Satpol PP Badungmasih kurang sehingga ada ketidakpuasan dari masyarakat terkait kinerja pengawasan dan penegakan hukum dari Satpol PP Badung.Masyarakat sendiri banyak yang tidak tahu terkait keberadaan dan tidak paham ketentuan yang diatur dalam Perda KTR serta budaya masyarakat Kabupaten Badung yang terbiasa merokok sembarangan termasuk di Kawasan Tanpa Rokok. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain seperti menggencarakan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Perda KTR, menambah jumlah anggota dan meningkatan kualitas SDM Satpol PP Badung dengan memberikan diklat terkait Perda KTR dan mengatur ulang regulasi dalam Perda KTR terutama terkait nominal denda.
English Abstract
This paper aims to give a comprehensive account on the effectiveness of Article 15 Paragraph (1) of Badung Regency Regulation Number 8 Year 2013 About No Smoking Area. A smoke-free law has been gaining importance in recent years and plays a vital role in Badung Regency, a widely-known tourist destination. It is an important issue for the local government since the destination welcomes millions of domestic and international visitors each year. In contrast to the local edict in which smoking in public space is prohibited under the Article 15 Paragraph (1) of Badung Regency Regulation Number 8 Year 2013 About No Smoking Area, the number of law violation remains stable even though the local government has been providing numerous smoke-free signage and many smoking lounges in major public areas. A theory of smoke-free policy has recently been presented in loads of paper, however several practical questions arise when dealing with the Article 15 Paragraph (1) of Badung Regency Regulation Number 8 Year 2013 About No Smoking Area: (a) the effectiveness of the regulation; (b) weaknesses, threats and solutions for those issues. To answer all these questions, the researcher utilised an empirical juridical method with socio-juridical approach. In order to verify the validity of the primary and secondary data, the researcher analysed the facts and figures with a mixed-analysis technique, a combination of quantitative and qualitative procedure to formulate a comprehensive data. The analysis indicates that there is no evident relationship between the effectiveness of the local edicts and implementation of the Article 15 Paragraph (1) of Badung Regency Regulation Number 8 Year 2013 About No Smoking Area. It has been found that from the five effectiveness indicators, only one of which went applicable and effectual: the supporting facilities factor. The findings have a number of possible limitations on the case study, namely (a) an insignificant amount of fine; (b) public dissatisfaction on Badung Regency’s Public Order Agency’s performance on monitoring and law enforcement; in addition to (c) the lack of quality and quantity of human resources; and (d) low public awareness on the local edict, especially on the smoke-free law. The proposed solutions can be readily used in practice, such as (a) intensify the socialization, public monitoring and law enforcement; (b) improve the quality and quantity of Badung Regency’s Public Order Agency’s human resources; and (c) reregulate the local regulation, specifically on the amount of fine.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/46/051703444 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 26 Apr 2017 09:56 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 10:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112950 |
Preview |
Text
FINAL_SKRIPSI.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |