Sabirin, JerryHanan (2017) Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Warga Negara Asing Yang Sedang Melakukan Studi Belajar Di Wilayahnya (Studi Kasus Deportasi Mahasiswa Papua Nugini Di Universitas Negeri Malang),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini membahas tentang Pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh Hamilton Annek. Hamilton adalah mahasiswa asing yang berkewarganegaraan Papua Nugini yang memegang visa dengan jenis visa tinggal terbatas dan mendapatkan beasiswa dari Darmasiswa, yaitu sebuah lembaga penyalur dana beasiswa di bawah naungan Kementrian Pendidikan dan Budaya utnuk studi di Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang (UM) sejak tahun 2014. Hamilton tidak melakukan kewajibannya sebagai mahasiswa asing sehingga dia telah merugikan pihak Darmasiswa dan dinyatakan melanggar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana dalam penjelasannya, visa tinggal terbatas diberikan kepada mahasiswa asing yang mengikuti pendidikan. Dengan tidak mengikuti kegiatan pendidikan secara patuh sebagaimana telah di atur oleh pihak UM dan pihak Darmasiswa, Hamilton jelas telah melakukan pelanggaran dengan latar belakang penyalahgunaan visa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, Menjadi tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara penerima untuk bertanggung jawab terhadap kasus Hamilton. Meskipun Hamilton warga negara Papua Nugini, namun tidak ada itikad baik dari perwakilan pihak konsuler Papua Nugini dalam menghadapi kasus tersebut. Pihak keimigrasianpun menindak lanjutinya dengan melakukan pengawasan lapangan dan membentuk Tim Badan Intel Keimigrasian yang bersifat rahasia. Berbagai macam cara dilakukan oleh Tim Badan Intel Keimigrasian untuk menangkap Hamilton. Hamilton danggap tidak tertib dalam melakukan kewajibannya dan tidak menghormati serta tidak menaati peraturan perundangan-undangan sebagai mahasiswa asing yang sedang melakukan studi belajar di Indonesia. Berdasarkan Pasal 75 (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Hamilton pun dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa Deportasi dari Wilayah Indonesia.Pihak Keimigrasian bertanggung jawab untuk menempatkan Hamilton di Ruang Detensi Imigrasi, dan meminta biaya deportasi Hamilton kepada pihak Darmasiswa, selaku penanggung jawab Hamilton di Indonesia untuk memulangkan Hamilton dengan segera.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/41/051703368 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 18 May 2017 11:12 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 10:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112947 |
Preview |
Text
051703368-full_text.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |